Menkopolhukam Mahfud MD mempersilakan pengusaha Jusuf Hamka untuk menagih utang pemerintah atas perusahaannya secara langsung ke Kementerian Keuangan
"Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan, kalau Bapak memerlukan itu," kata Mahfud, Minggu .
Mahfud menjelaskan Keputusan Menkopolhukam Nomor 63/2022 tersebut berisikan arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan untuk membayarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud Segera Temui Kemenkeu untuk Perjelas Soal Utang Negara ke Jusuf HamkaUtang itu diklaim belum dibayarkan kepada perusahaan milik Jusuf Hamka.
Baca lebih lajut »
Mahfud Buka Suara soal Utang Jusuf Hamka, Minta Sri Mulyani BayarMenkopolhukam Mahfud Md buka suara terkait pemerintah yang memiliki utang kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka lewat PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
Baca lebih lajut »
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka SuaraMenko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah Rp 800 miliar.
Baca lebih lajut »
Mahfud Md Bakal Pelajari Utang Rp800 Miliar Pemerintah ke Jusuf HamkaJusuf Hamka mengatakan utang itu berhubungan dengan deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang belum dibayarkan sejak 1998.
Baca lebih lajut »
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp179,5 Miliar ke Pemerintah, Mahfud MD: Saya Pelajari DuluPengusaha Jusuf Hamka menagih utang sebesar Rp179,5 miliar kepada pemerintah. Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD akan mempelajari dan mengoordinasikannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Turun Tangan Usai Ditagih Utang Negara Rp800 Miliar oleh Jusuf HamkaMenko Polhukam Mahfud MD tak menutup kemungkinan negara masih memiliki utang kepada swasta yang belum dibayarkan, termasuk kepada perusahaan milik Jusuf Hamka
Baca lebih lajut »