Junta militer Myanmar yang berkuasa empat tahun sejak kudeta merencanakan pemilu tahun 2025, di tengah perang saudara, perlawanan kuat, dan ketidakpercayaan internasional. Para ahli mengkhawatirkan kemungkinan peningkatan kekerasan dan konflik menjelang pemilu.
Empat tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih, jenderal-jenderal yang berkuasa di Myanmar saat ini semakin terdesak dan berusaha untuk meraih legitimasi kembali dengan menggelar pemilihan umum.
Dalam dua bulan terakhir, pihak junta telah menguraikan rencana kepada tetangga-tetangganya mengenai pemilihan pada tahun 2025, merilis hasil sensus yang dilakukan untuk menyiapkan daftar pemilih, dan mengumumkan di media pemerintah bahwa mereka berusaha untuk memastikan “stabilitas” pemungutan suara. Bersama-sama, langkah-langkah tersebut merupakan deklarasi paling serius dari niat junta Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan sejak menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Namun, langkah untuk menggelar kembali pemilihan kini berlangsung di tengah perang saudara dimana militer secara bertahap kehilangan teritori di negara itu. Dengan banyak kekuatan yang menentang junta dan pemilihan, ketegangan dipastikan meningkat menjelang pemilihan, yang berisiko akan menimbulkan lebih banyak kekerasan. Kedua belah pihak berusaha untuk meningkatkan kendali mereka atas teritori, ungkap delapan sumber, termasuk di dalamnya analis, pemberontak dan sumber diplomatik. Tanggal pemilihan sendiri belum diumumkan, namun dengan pemilihan yang hanya akan digelar di sekitar setengah dari total wilayah negara itu, serta pelarangan puluhan kelompok oposisi, dan hanya diikuti oleh partai-partai pro militer yang telah lulus verifikasi, para kritikus menganggap rencana pemilihan umum tersebut sebagai tipuan semata. Junta yang berkuasa hanya berhasil melakukan sensus menyeluruh di 145 daerah pemukiman dari total 330 daerah di seluruh negara, menurut laporan yang dipublikasikan pada Desember lalu. Para jenderal merencanakan untuk menyelenggarakan pemilu hanya di 160 sampai 170 daerah pemukiman pada akhir tahun, demikian menurut sumber yang mengetahui pembahasan masalah tersebut di ibu kota Myanmar, Nyapyidaw. 'Mereka ingin tetap menggelar [pemilu,' ujar seorang sumber yang berbicara dengan syarat anonim. Ia menambahkan pihak junta akan berupaya menstabilkan area-area tersebut menjelang pemilu. Pihak oposisi bersenjata, yang terdiri dari kelompok tentara etnis dan kelompok perlawanan baru yang terbentuk sejak kudeta berlangsung, telah merebut sejumlah wilayah dari tangan junta. Mereka mengusir junta dari wilayah perbatasan dan semakin menguatkan wilayah yang mereka kontrol ke arah wilayah pusat dataran rendah. 'Hal ini akan meningkatkan konflik pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya,' ujar Ye Myo Hein, analis isu Myanmar di lembaga United States Institute of Peace, terkait pemilu yang akan datang. Myanmar saat ini berada dalam kondisi darurat yang akan kedaluwarsa pada akhir Januari, dan spekulasi kini menggunung terkait apakah junta akan mendeklarasikan kembali perpanjangan kondisi darurat selama enam bulan ke depan atau mengumumkan tanggal pemilu menjelang peringatan kudeta
MYANMAR JUNTA PEMILU PERANG SAUDARA OPOSISI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Berencana Gelar Retreat Khusus Kepala Daerah Terpilih 2024PRESIDEN Prabowo Subianto berencana menggelar retreat bersama kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024
Baca lebih lajut »
Ed Sheeran Berencana Pindah ke Bhutan Setelah Gelar Konser Internasional PertamaPenyanyi Ed Sheeran menyatakan niatnya untuk pindah ke Bhutan setelah menggelar konser internasional pertama di negara tersebut. Ia terpesona dengan budaya, lingkungan, dan tradisi Bhutan.
Baca lebih lajut »
Hwang Yoona Juarai Indonesia Womens OpenGelar juara Indonesia Womens Openmenjadi gelar pertama Hwang Yoona dalam 4 tahun karier profesionalnya
Baca lebih lajut »
Junta Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan dalam Peringatan Hari KemerdekaanJunta militer Myanmar mengumumkan pembebasan hampir 6.000 tahanan, termasuk 180 warga asing, sebagai bagian dari amnesti tahunan untuk memperingati hari kemerdekaan negara itu. Lebih dari 5.800 tahanan akan dibebaskan, dan hukuman penjara seumur hidup bagi 144 orang akan dikurangi menjadi 15 tahun. Ini merupakan bagian dari tradisi Myanmar untuk memberikan amnesti massal pada hari raya atau festival Buddha.
Baca lebih lajut »
Junta Myanmar Bebaskan Ribuan TahananJunta militer Myanmar membebaskan lebih dari 6.000 tahanan dalam rangka memperingati HUT ke-77 kemerdekaan negara itu dari Inggris. Belum diketahui apakah para tahanan politik termasuk di antara mereka yang dibebaskan.
Baca lebih lajut »
Junta Militer Myanmar Bebaskan Lebih dari 6.000 TahananJunta militer Myanmar membebaskan lebih dari 6.000 tahanan sebagai bagian dari perayaan hari kemerdekaan ke-77 negara itu. Belum diketahui apakah para tahanan politik termasuk di antara mereka yang dibebaskan.
Baca lebih lajut »