Komisi VII DPR meminta pemerintah tak beri perpanjangan kontrak Vale sebelum RI menjadi pemegang saham mayoritas
Seperti diketahui, Indonesia disebut telah memiliki kepemilikan saham Vale sebesar 40,7%, terdiri dari 20% saham dimiliki oleh BUMN Holding Pertambangan MIND ID, dan sebesar 20,7% dimiliki publik melalui Bursa Efek Indonesia .
Untuk diketahui, untuk memperpanjang kontrak menjadi IUPK, Vale menawarkan pelepasan saham 11% miliknya untuk dimiliki oleh Indonesia sehingga Indonesia bisa memiliki saham dominan sebesar 51%.Namun, Bambang menyebutkan bahwa hal itu belum bisa diterima, lantaran saham Vale di pasar saham Indonesia harus terlebih dahulu divalidasi apakah saham itu benar-benar sepenuhnya milik Indonesia.
Seperti diketahui, PT Vale Indonesia merupakan perusahaan nikel asal Kanada yang beroperasi di Indonesia. Kontrak Karya Vale akan berakhir pada 2025, tepatnya 28 Desember 2025.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Desak Pemerintah Segera Akuisisi Vale Indonesiadivestasi 51% saham Vale Indonesia akan menjadi catatan sejarah di era Jokowi karena berhasil ‘membawa pulang’ nikel tanah air
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Evaluasi Perpanjangan Kontrak Karya ValeRencana divestasi saham Vale sebesar 11% belum memenuhi syarat peralihan status kontrak karena belum cukup membuat RI jadi pemegang saham mayoritas.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Segera Akuisisi Vale Indonesia (INCO)Seperti diketahui divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan IUPK adalah 11%, namun belakangan angka 11% dirasa tidak cukup.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Perpanjangan Izin Kontrak Vale Indonesia |Republika Online20 persen saham Vale yang dilepas ke publik dikuasai asing
Baca lebih lajut »
DPR: Aset Vale Harus Dicatat di RI, Bukan di Negeri Orang!Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan divestasi atas PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Baca lebih lajut »
Jreng, DPR Curiga Ada 'Udang di Balik Batu' Bansos JokowiDPR mencurigai penyaluran bansos ditunggangi kepentingan politik.
Baca lebih lajut »