BeritaBali JPU Korupsi BUMDes Amertha Patas Banding, Putusan Hakim Miring Sekali korupsiBUMDesAmerthaPatas putuusanhakimmiring kejaribuleleng
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus korupsi BUMDes Amertha Patas, Gerokgak, Buleleng dengan terdakwa Hernawati menemui babak baru.Keputusan banding diambil lantaran jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar.
Baca Juga: Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi menjatuhkan pidana penjara selama satu setengah tahun dan membayar uang pengganti Rp 19 juta subsider satu bulan penjara kepada terdakwa Hernawati.Majelis hakim tidak sepakat dengan pasal tuntutan JPU. Baca Juga: Majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat , dan UU Tipikor.
Pada sidang tuntutan, JPU menuntut terdakwa melanggar dakwaan primer, yaitu Pasal 2 Ayat juncto Pasal 18 Ayat , , UU Tipikor.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejari: Tersangka Korupsi BUMDes Berjo Lebih dari Satu, Siapa?Kejari Karanganyar menyebut tersangka kasus dugaan korupsi BUMDes Berjo berjumlah lebih dari satu orang.
Baca lebih lajut »
Kejari: Tersangka Korupsi BUMDes Berjo Lebih dari Satu, Siapa?Kejari Karanganyar menyebut tersangka kasus dugaan korupsi BUMDes Berjo berjumlah lebih dari satu orang.
Baca lebih lajut »
Anies Tak Kunjung Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Soal UMP DKI, Buruh Ancam Demo Hingga Mogok KerjaBatas waktu untuk mengajukan banding atas putusan soal UMP Jakarta 2022 itu sampai 29 Juli mendatang
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Banding Putusan PTUN tentang UMP 2022Pemprov DKI mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang membatalkan kenaikan UMP tahun 2022 di Jakarta. Metropolitan AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Kasus Korupsi, Mantan Bupati Kuansing Andi Putra Divonis 5,7 Tahun PenjaraAndi Putra dinilai terbukti bersalah menerima suap terkait perizinan perkebunan kelapa sawit. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU, 8,6 tahun.\n\n
Baca lebih lajut »
Gubernur DKI Banding Soal Putusan Upah PTUN, Begini Kata KSPSIUMP DKI yang dinaikkan Gubernur DKI 5,1% pada 2022 digugat APINDO DKI agar naiknya 0,85% hampir sampai pada kesimpulan. Putusan PTUN itu menyebutkan agar Gubernur...
Baca lebih lajut »