Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, tidak ada regulasi seorang presiden meminta izin kepada ketua umum partai politik pengusung untuk melakukan reshuffle kabinet.
Baca Juga Meskipun, kata Karyono, presiden bukanlah raja, namun presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie alias Gus Choi eminta Jokowi untuk menghormati hak partainya yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019.
Gus Choi mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja. Karena itu, partai pengusung yang telah membantu memenangkan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Sahkan Omnibus Law Sektor Keuangan, Gantikan 17 UU LamaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan RUU P2SK menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Jokowi Dikerubuti Pelajar di GBK, Ada Apa?Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno
Baca lebih lajut »
Pakar Sebut Relasi Jokowi dengan PDIP Sangat KuatProses pencapresan Jokowi hingga duduk menjadi presiden sangat berkaitan erat dengan PDIP.
Baca lebih lajut »
Peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama, Presiden Jokowi Ikut Jalan Sehat di SoloDalam peringatan satu abad Nahdlatul Ulama akan digelar Porseni dan jalan sehat yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Cak Imin: Moga-Moga Kita Diendorse Pak Jokowi JugaPresiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengendorse beberapa tokoh politik untuk maju Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Candaan Megawati ke Jokowi, Antara Etika dan Eufemisme Politik |Republika OnlineMegawati di HUT PDIP menyebut Jokowi kasihan sebagai presiden jika tidak ada PDIP.
Baca lebih lajut »