Jokowi Singgung RUU Perampasan Aset, Efektif Cegah Kasus Korupsi?
Presiden Joko Widodo meminta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana segera diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Sebelumnya, pemerintah telah mengusulkan RUU Perampasan Aset ini ke DPR sejak 2012 yang berasal dari usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melakukan kajian sejak 2008. Kepala PPATK Periode 2002-2011, Yunus Husein menyebutkan usulan RUU PATP maupun Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mengatur transaksi di atas Rp 100 juta harus melalui sistem perbankan telah berhasil dilaksanakan negara-negara di Eropa seperti Inggris, Australia hingga Belgia.
RUU PATP ini digunakan untuk mengejar aset hasil tindak pidana agar kembali ke negara sementara RUU PTUK dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang . Seperti apa urgensi RUU PATP dan RUU PTUK? bagaimana dampaknya ke upaya menekan korupsi? Selengkapnya simak dialogAnneke Wijaya dengan Kepala PPAT Periode 2002-2011, Yunus Husein dalam Power Lunch, CNBC Indonesia
Ruu Perampasan Aset Ruu Patp Koruptor Jokowi Korupsi Dpr Ri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Puji Reaksi DPR Tolak RUU Pilkada, tapi Singgung RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi respons cepat DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada di tengah gelombang aksi penolakan. Jokowi menilai reaksi parlemen sangat b
Baca lebih lajut »
Jokowi Bicara soal Demo Kawal Putusan MK, Singgung DPR Segera Bereskan RUU Perampasan AsetPresiden Jokowi juga minta pendemo yang masih ditahan polisi untuk segera dibebaskan.
Baca lebih lajut »
Singgung Cepat Respons Putusan MK, Jokowi Harap DPR Gercep Selesaikan RUU Perampasan AsetJokowi berharap agar DPR juga dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan hal-hal mendesak lainnya.
Baca lebih lajut »
Jokowi Singgung RUU Perampasan Aset, Puan: Apa Akan Menjadi Lebih Baik?JPNN.com : Ketua DPR RI Puan Maharani membuat pertanyaan kepada Presiden Jokowi yang seakan-akan ingin RUU Perampasan Aset dipercepat pengesahannya.
Baca lebih lajut »
Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU PilkadaPresiden berharap respon cepat juga bisa diaplikasikan DPR untuk segera mengurus rancangan undang-undang perampasan aset
Baca lebih lajut »
Respons KPK Soal Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak Secepat RUU PilkadaKomisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara atas kondisi ersebut Lembaga Antirasuah itu masih meyakini DPR masih memberikan perhatian dengan RUU Perampasan Aset
Baca lebih lajut »