Jokowi: Putusan MK Tak Cukup Hanya Beri Kepastian Hukum, Tapi...
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap putusan-putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi dapat terus memberi memberi jalan keluar bernegara dalam menegakkan konstitusi serta membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung soal dinamika konstitusi yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, atau tepatnya pada masa pandemi Covid-19. #div-gpt-ad-parallax iframe{height: 600px !important}.li_wrap_flying_carpet{padding: 0 10px!important;margin-right: -15px;margin-left: -15px}.wrap_flying_carpet{text-align: center}.flying_carpet_show{width: 100%;height: 300px;position: relative;overflow: visible}.flying_carpet_show_inner{width: 100%;height: 100%;position: absolute;top: 0;left: 0;clip: rect}.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Akui Pemerintah Tak Selamanya Sependapat dengan Putusan MKPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa tidak selamanya pemerintah sependapat dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden...
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Putusan MK Tidak Hanya Soal Kepastian Hukum, tetapi Juga Rasa Keadilan | merdeka.comJokowi meminta, putusan MK tidak hanya memberikan kepastian tatap juga rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, semua hal diputuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Putusan MK Tidak Hanya Soal Kepastian Hukum, tapi Juga Rasa KeadilanPresiden Jokowi hadir langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk mendengarkan hasil pemaparan penyampaian kinerja MK tahun 2021.
Baca lebih lajut »
Saran Jokowi ke MK: Kepastian dan Keadilan Saja tak Cukup, Harus Beri Kemanfaatan |Republika OnlinePemerintah selalu menerima, menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK.
Baca lebih lajut »
Mengacu pada Putusan MK, Walhi Sebut Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas Harus DihentikanWalhi pun meminta penyelenggara negara untuk tunduk terhadap Putusan MK.
Baca lebih lajut »
Jokowi: Pemerintah tidak Selamanya Sependapat dengan Pandangan MK | merdeka.comJokowi menjelaskan pemerintah harus patuh dalam keputusan MK. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yaitu keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca lebih lajut »