Jokowi Minta Putusan MK Tidak Hanya Soal Kepastian Hukum, tapi Juga Rasa Keadilan

Indonesia Berita Berita

Jokowi Minta Putusan MK Tidak Hanya Soal Kepastian Hukum, tapi Juga Rasa Keadilan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 83%

Presiden Jokowi hadir langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk mendengarkan hasil pemaparan penyampaian kinerja MK tahun 2021.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK dalam membuat keputusan, bukan hanya mempertimbangkan soal kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan.

BACA JUGA: Jokowi: Transisi EBT Bukan Hanya PR Indonesia, tapi G20 dan Dunia BACA JUGA: Jokowi Apresiasi Peran ACT-A dalam Pengembangan dan Akses Vaksin Covid-19 Baca Juga "Kita tegakkan konstitusi dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran daring Youtube Channel Sekretariat Presiden, Kamis .

"Putusan MK tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga harus memberi rasa keadilan," ucap Presiden Jokowi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Minta Putusan MK Tidak Hanya Soal Kepastian Hukum, tetapi Juga Rasa Keadilan | merdeka.comJokowi Minta Putusan MK Tidak Hanya Soal Kepastian Hukum, tetapi Juga Rasa Keadilan | merdeka.comJokowi meminta, putusan MK tidak hanya memberikan kepastian tatap juga rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, semua hal diputuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca lebih lajut »

Mengacu pada Putusan MK, Walhi Sebut Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas Harus DihentikanMengacu pada Putusan MK, Walhi Sebut Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas Harus DihentikanWalhi pun meminta penyelenggara negara untuk tunduk terhadap Putusan MK.
Baca lebih lajut »

Presiden Jokowi Akan Hadir di Sidang Pleno Khusus MKPresiden Jokowi Akan Hadir di Sidang Pleno Khusus MKPresiden Jokowi akan hadir dalam sidang pleno khusus yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya: 👇 JokoWidodo
Baca lebih lajut »

Jokowi: Pemerintah tidak Selamanya Sependapat dengan Pandangan MK | merdeka.comJokowi: Pemerintah tidak Selamanya Sependapat dengan Pandangan MK | merdeka.comJokowi menjelaskan pemerintah harus patuh dalam keputusan MK. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yaitu keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca lebih lajut »

Batas Usia Pensiun TNI Digugat agar Sama Seperti Polri, Panglima TNI Andika Minta Hakim MK AdilBatas Usia Pensiun TNI Digugat agar Sama Seperti Polri, Panglima TNI Andika Minta Hakim MK AdilMahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Baca lebih lajut »

Presiden Jokowi Ternyata Minta Menteri Banyak Bicara di Media, Mahfud: Tapi Bukan KegenitanPresiden Jokowi Ternyata Minta Menteri Banyak Bicara di Media, Mahfud: Tapi Bukan KegenitanMenko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan Presiden Jokowi kerap meminta agar para menteri untuk banyak bicara di media. Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, baginya...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-06 08:26:34