Sultan HB X mengakui diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati. Dia saat ini masih menunggu waktu dari Presiden Jokowi.
Jokowi Minta Sri Sultan Jembatani Pertemuan dengan Megawati | Dokumen yang Dibawa Saat Mencoblos"Saya belum tahu apa problemnya (dijembatani Sri Sultan ), karena biasanya Pak Jokowi dan Bu Mega bisa komunikasi langsung," kata Ganjar.Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berpandangan ada rasa tak enak dalam diri Presiden Jokowi hingga meminta Sri Sultan mempertemukannya dengan Megawati .
Sultan HB X Akui Diminta Jokowi Jembatani Pertemuan dengan Megawati Sultan HB X mengakui diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati. Dia saat ini masih menunggu waktu dari Presiden Jokowi
Jokowi Sri Sultan Megawati Pertemuan Jembatan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDI-P Rancang Pertemuan Mega dengan Sultan HB XHasto menegaskan, rencana pertemuan Megawati-Sultan tak ada kaitannya dengan permintaan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: Mengapa Megawati Sukarnoputri belum merestui pengunduran sejumlah menteri PDIP dari kabinet Presiden Jokowi?Sekjen Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mensinyalir Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri belum merestui keinginan sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo.
Baca lebih lajut »
Presiden dan Wakil Presiden Boleh Melaksanakan Kampanye untuk Pasangan Calon TertentuApakah presiden dan/atau wakil presiden boleh melaksanakan kampanye untuk pasangan calon tertentu dalam pemilu presiden dan wakil presiden? Secara hukum, dengan merujuk Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, presiden atau wakil presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Hanya saja, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, tetapi mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika presiden atau wakil presiden melaksanakan kampanye. Terkait dengan hal itu, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khusus oleh presiden atau wakil presiden Pertama, status presiden atau wakil presiden sebagai anggota atau bukan anggota partai politik mesti menjadi perhatian. Apabila presiden atau wakil presiden merupakan anggota partai politik, yang bersangkutan berhak melaksanakan kampanye untuk partainya atau calon presiden/wakil presiden yang diusung parpolnya tanpa syarat
Baca lebih lajut »
HEADLINE: Sekjen PDIP Jamin Megawati Buka Pintu Lebar untuk Jokowi, Rekonsiliasi?Beredar kabar Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kabar pertemuan disinyalir sebagai langkah rekonsiliasi.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: ‘Jokowi minta bertemu Megawati‘, mungkinkah mereka akan berkoalisi di putaran kedua?Isu ini disinyalir pengamat politik sebagai bentuk kehendak Jokowi untuk merangkul Megawati karena pemilihan presiden (pilpres) disebut kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran.
Baca lebih lajut »
Guru-guru di daerah 3T menanti jawaban konkret dari calon presiden dan wakil presidenGuru-guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menanti jawaban konkret dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden atas keresahan mereka pada dunia pendidikan Indonesia. Permasalahan infrastruktur belajar untuk murid menjadi hal lebih utama selain masalah kesejahteraan mereka. Refol Malimpu, guru di SMP Negeri Kembu, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, meminta para calon presiden dan wakil presiden untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia pendidikan hingga ke pedalaman Papua. Sebab, anak Indonesia sebenarnya sangat senang belajar, tetapi kesulitan mengakses pendidikan
Baca lebih lajut »