Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja pemerintah pusat yang kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Opini WTP tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023.
"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," kata Presiden Jokowi. Yang tak kalah penting, ditekankan Jokowi, pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan baik. Ia menyebut itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara ini.
Majelis hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka pembunuhan Vina CirebonSebanyak 27 orang pelamar kerja diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjol. Kerugian capai Rp 1,1 miliar.
Wtp Wajar Tanpa Pengecualian Wtp Bpk Pemerintah Keuangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Cawe-cawe ke Pemerintah DaerahPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan pemerintah pusat kerap cawe-cawe untuk membantu pemerintah daerah memperbaiki jalan daerah.
Baca lebih lajut »
Video: Rupiah 'Lemah' Hadapi Dolar, Pengusaha Minta Ini Ke Jokowi!Rupiah 'Lemah' Hadapi Dolar, Pengusaha Minta Ini Ke Pemerintah & Jokowi!
Baca lebih lajut »
Tolak Mentah-mentah Wacana Bansos Judi Online, PKS Minta Tolong Pemerintah Jokowi Harus Selamatkan IndonesiaBerita Tolak Mentah-mentah Wacana Bansos Judi Online, PKS Minta Tolong Pemerintah Jokowi Harus Selamatkan Indonesia terbaru hari ini 2024-06-20 15:05:17 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Jokowi Teken Aturan Cuti Melahirkan, Pengusaha Minta Penjelasan PemerintahPemerintah telah mengesahkan aturan baru terkait pemberian cuti untuk ibu melahirkan hingga 6 bulan.
Baca lebih lajut »
Soroti Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun, APPKSI Surati Jokowi dan Minta Pemerintah Lakukan IniPabrik kelapa sawit tanpa kebun dinilai menciptakan banyak kerugian bagi petani plasma.
Baca lebih lajut »
Impor Keramik Asal China Meresahkan, Industri Lokal Minta Minta Pemerintah Gerak CepatAsosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) ingin pemerintah melakukan tindakan responsif melalui penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk ubin keramik dari China yang dinilai melakukan tindakan dumping.
Baca lebih lajut »