Jokowi meminta agar penegak hukum mengutamakan aspek pencegahan dan mengawasi keuangan negara di masa pandemi virus corona (Covid-19).
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Kendati begitu, Jokowi mengingatkan agar penegakkan hukum dilakukan secara adil.
Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun untuk penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, dia meminta adanya tata kelola yang baik untuk pencegahan praktik korupsi. Tak hanya itu, kedua lembaga tersebut juga diminta berkoordonasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK. Dengan begitu, maka tantangan untuk megawal agebda besar dapat berjalan baik.
2 dari 3 halamanAwasi Dana Covid-19Di samping itu, Jokowi juga telah meminta seluruh penegak hukum untuk ikut mengawasi dana Covid-19. Dia ingin agar anggaran tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang terdampak pandemi corona.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Minta Penegak Hukum Gigit Oknum Korupsi Dana Covid-19Presiden Jokowi mengingatkan penegak hukum untuk berani menindak tegas dan menggigit penyelenggara negara yang terindikasi korupsi anggaran covid-19.
Baca lebih lajut »
Soal Proses Hukum Penyerangnya, Novel Singgung Tanggung Jawab JokowiNovel Baswedan mengatakan, persoalan penegakan hukum merupakan persoalan mendasar yang mesti diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo.\n
Baca lebih lajut »
Jokowi: Jangan Main-main dengan Akuntabilitas AnggaranUang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus terus dijaga dengan baik.
Baca lebih lajut »
Dana Corona Rp 677 T, Jokowi: Kalau Ada Niat Korupsi Silakan 'Digigit'Presiden Joko Widodo meminta seluruh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum mengawasi anggaran penanganan dan pemulihan dampak dari wabah COVID-19. Jokowi VirusCorona via detikfinance
Baca lebih lajut »
Jokowi Perintahkan Polri dan KPK 'Gigit' Mereka yang Korupsi |Republika OnlineJokowi tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas.
Baca lebih lajut »
Editorial: Paradigma Keliru Pemerintahan Jokowi soal PapuaPemerintah tak boleh mempertahankan kebijakan yang keliru di Papua. Stop kekerasan dan perbanyaklah dialog.
Baca lebih lajut »