PBNU tanggapi pernyataan presiden soal pelanggaran HAM berat di Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui ada kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Merespon pernyataan Presiden Jokowi, PBNU mengapresiasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia .
Baca Juga "Tragedi dan luka masa lalu itu memang berat, warga Nahdlatul Ulama turut menjadi korban pada tahun 1948 di saat para kiai dibunuh di Madiun dan juga berlanjut pada kasus PKI tahun 1965 juga isu dukun santet di Banyuwangi," kata Gus Fahrur kepada Republika, Rabu . Sebelumnya, dalam siaran pers Presiden Jokowi mengakui ada kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi pun mengaku menyesal terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut.
Peristiwa pelanggaran HAM berat ini diakuinya setelah ia membaca laporan Tim PPHAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Akui 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat: 1965, Mei 1998, hingga PapuaJokowi umumkan bahwa dirinya mengakui dengan tulus adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Jokowi Akui Ada Pelanggaran HAM Berat di Indonesia |Republika OnlineJokowi menyebut 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Jokowi Akui Pelanggaran HAM Berat Terjadi di IndonesiaJokowi mengaku sangat menyesali terjadinya berbagai pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di sejumlah peristiwa. Baca selengkapnya di
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi: Pemerintah Indonesia Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa LaluPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca lebih lajut »
Relawan Jokowi Apresiasi Negara Akui 12 Pelanggaran HAM Berat di IndonesiaBARA JP memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi) yang telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Baca lebih lajut »