Johanis Tanak dan sejumlah capim KPK 2024-2029 menilai, penguatan pencegahan lebih efektif memberantas korupsi ketimbang OTT KPK.
Politik & HukumAjang uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK oleh Komisi III DPR menjadi momentum untuk melihat visi para kandidat terkait operasi tangkap tangan KPK atau OTT KPK. Sejalan dengan para anggota DPR yang menguji mereka, sebagian besar berencana menghapus OTT KPK jika kelak terpilih sebagai pimpinan lembaga antirasuah. Kendati demikian, ada yang menilai metode operasi tersebut masih penting dalam pemberantasan korupsi.
Pernyataan itu membuat para anggota Komisi III DPR yang hadir di ruangan tersebut semringah. Tanpa aba-aba, mereka kompak bertepuk tangan seusai mendengar jawaban dari Tanak. ”Ketika tindakan korupsi tidak terjadi, kita tidak perlu menangkap koruptornya atau orang itu tidak melakukan korupsi sehingga tidak perlu ditangkap,” tutur Poengky.
”Kalau rivalitas ini dibiarkan terus, tidak ada perbaikan. Maka lama-lama orang akan menganggap korupsi Rp 1 miliar kecil, korupsi ratusan miliar kecil,” katanya. Menurut Fitroh, pencegahan tidak bisa dilakukan hanya dengan memberi tahu adanya potensi korupsi. Pencegahan juga harus disertai dengan tindak tegas yang bisa memberikan efek jera pada pihak terkait. Hal itu salah satunya bisa dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi yang berpotensi ada kebocoran.
Ditemui di sela-sela rapat konsultasi dan pendalaman untuk para calon anggota Dewan Pengawas KPK, Rabu , Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Sahroni, mengatakan, pihaknya memang mandalami gagasan para capim KPK soal OTT. Menurut dia, selama ini OTT cenderung menjadi alat untuk mempublikaskan orang tertentu ke hadapan publik. Padahal, Komisi III DPR berharap agar OTT dilakukan sesuai dengan konsepnya.
Menurut dia, OTT pun memiliki dasar hukum yang jelas, karena diatur dalam kewenangan KPK serta sesuai dengan KUHAP. Bahkan, sejak KPK dilemahkan melalui revisi UU KPK pada 2019, OTT tetap dilakukan dan dibutuhkan sekalipun jumlahnya tidak banyak. Johanis Tanak yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua KPK itu berargumen, OTT KPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia pun mengaku, pandangan mengenai ketidaksesuaian OTT sudah pernah disampaikan kepada pimpinan KPK lainnya. Namun, KPK tetap menganggap OTT sebagai tradisi yang perlu dilaksanakan. Mantan jaksa tersebut pun tak bisa menentang keputusan mayoritas pimpinan KPK. Selain Poengky, sejumlah capim KPK lainnya, yakni Fitroh Rohcahyanto , Michael Rolandi , dan Alamsyah Saragih , juga menekankan pentingnya penindakan dan pencegahan korupsi bersamaan.Menurut Michael, pencegahan tidak kalah seksi dibandingkan OTT. Ke depan, ia merencanakan memperbaiki cara penyampaian ke publik terkait kegiatan pencegahan KPK sehingga diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK.
Fitroh saat menanggapi pilihan yang diberikan mayoritas anggota Komisi III DPR ihwal prioritas pencegahan atau penindakan serta urgensi OTT juga menegaskan hal serupa. Menurut dia, penindakan merupakan langkah dilakukan pada kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi. Di sisi lain, pencegahan juga perlu dilakukan tetapi dengan ancaman yang bisa memberikan efek jera.
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi , Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa .
Uji Kelayakan Capim Kpk Kpk Dpr Johanis Tanak Komisi 3 Dpr
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Setelah Capim KPK Johanis Tanak, Calon Dewas Pun Menilai OTT KPK Tidak Lagi RelevanSetelah capim KPK Johanis Tanak yang ingin meniadakan OTT KPK jika kelak terpilih sebagai ketua, kini salah satu calon anggota Dewas KPK menilai OTT KPK tak relevan.
Baca lebih lajut »
Johanis Tanak Ingin Meniadakan OTT KPK, ICW Sebut Menyesatkan dan Hanya untuk Ambil Hati DPRICW mengomentari pernyataan Capim KPK Johanis Tanak ingin meniadakan OTT jika terpilih sebagai Ketua KPK.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Capim KPK Johanis Tanak Ingin Hapus OTT jika TerpilihCapim KPK, Johanis Tanak, menilai OTT tidak relevan dan tidak sesuai dengan KUHAP.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Cecar Capim KPK Johanis Tanak Soal OTT: Ada Pejabat Bilang Itu Kampungan'Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak Johanis Tanak atau seperti apa?,'
Baca lebih lajut »
Capim KPK Johanis Tanak ingin OTT ditiadakan karena tak sesuai KUHAPCalon Pimpinan (Capim) KPK Johanis Tanak menginginkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK ditiadakan karena tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab ...
Baca lebih lajut »
Capim KPK Johanis Tanak Ingin OTT Ditiadakan, Ini AlasannyaBerita Capim KPK Johanis Tanak Ingin OTT Ditiadakan, Ini Alasannya terbaru hari ini 2024-11-19 17:44:58 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »