BURT DPR akan mengadakan rapat pada Senin (17/5/2022) untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Sekjen DPR dan audit Inspektorat tekait proyek gorden rumah dinas.
MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSISEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIENMENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INIPEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI...
2021KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIFRANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 MTEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPKKAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA...
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Masuk RKA, BURT Mengaku Aneh Ada Fraksi yang MenolakDalam RKA DPR tidak dijelaskan secara detail mengenai proyek gorden rumah dinas, tetapi RKA DPR sudah disepakati oleh seluruh fraksi yang ada di DPR.
Baca lebih lajut »
Pemenang Tender Gorden DPR Tawar dengan Harga Tertinggi, MAKI: Tidak Wajar, Patut Dipertanyakan!Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut, anggaran pembelian gorden DPR tidak wajar. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai ditentukannya...
Baca lebih lajut »
Kantor Pemenang Tender Gorden DPR RI Rp43,5 Miliar Seperti Ruko Tak BerpenghuniTender pengadaan Gordeng DPR RI senilai Rp43,5 miliar yang kini ramai diperbincangkan, dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi. Siapakah perusahaan tersebut
Baca lebih lajut »
Mayoritas Fraksi di DPR Desak Pemerintah Patuhi Putusan MKJika pemerintah mengabaikan putusan MK, pelantikan penjabat kepala daerah akan dinilai cacat hukum. Seharusnya pemerintah meminimalisir kebijakan-kebijakan yang rentan terhadap tuntutan di kemudian hari. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »
Pengadaan Gorden Rumah Dinas Rp 43,5 M, Ini Penjelasan DPRSekjen DPR menjelaskan tahapan pengadaan anggaran gorden rumah dinas anggota DPR yang dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.
Baca lebih lajut »