Makassar menjadi penghubung Indonesia bagian barat dan timur.
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyarankan Pemerintah Kota Makassar untuk lebih fokus pada mengembangkan sektor perdagangan dan jasa. Ini mengingat Makassar dulunya dikenal sebagai daerah pusat niaga kedua sektor itu.
Selain itu ditambah dengan keberadaan pelabuhan Makassar, eks Soekarno - Hatta, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin semakin menguatkan posisi Makassar jika berfokus pada sektor perdagangan dan jasa. Menurutnya, bila mencermati Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur, sehingga bisa maju kalau wilayah itu menjadi daerah perdagangan dan daerah jasa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
JK: Cita-Cita Masyarakat Itu Sebenarnya RS SepiJK mengatakan, banyaknya pasien RS bukanlah indikator keberhasilan.
Baca lebih lajut »
Sambangi Palu, JK Tinjau Perkembangan Rehabilitasi Pasca-Bencana : Okezone NasionalSambangi Palu, JK Tinjau Perkembangan Rehabilitasi Pasca-Bencana TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Baca lebih lajut »
Wapres JK tinjau perkembangan pemulihan pascabencana di Kota PaluWakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Palu, Senin, untuk meninjau perkembangan proses pemulihan pascabencana gempa, tsunami dan ...
Baca lebih lajut »
Ini yang Akan Dilakukan JK Setelah Pensiun dari WapresDua pekan lagi, Jusuf Kalla (JK) akan purna tugas sebagai wakil presiden. Apa yang akan dilakukan JK usai tak lagi menjabat sebagai wapres?
Baca lebih lajut »
Wapres JK kunjungi keluarga almarhum HZB PalagunaWakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla kunjungi keluarga almarhum mantan Gubenur Sulawesi Selatan, Mayjen TNI (Purn) H Zainal Basri (HZB) Palaguna yang wafat ...
Baca lebih lajut »
ICW: Jangan Sampai Jokowi-JK Dikenang Tidak Pro Penguatan KPK'Jangan sampai justru pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikenang masyarakat sebagai pemerintahan yang tidak pro terhadap penguatan KPK dan pemberantasan korupsi,' kata ICW. Jokowi
Baca lebih lajut »