Menurut JK, orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang tidak boleh dalam pemerintahan dibanding dengan orang toxic.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mengajak orang toxic masuk kabinet. Merespons hal itu, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengaku tidak mengerti terkait orang toxic .JK mengaku hanya mengetahui bahwa orang yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar atau pelanggar UU lah yang tidak boleh ada dalam pemerintahan.
'Udah bener dong. Bener, bener,' kata Jokowi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa . “Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat .
Orang Toxic Undang-Undang Luhut Binsar Pandjaitan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Ingatkan Tak Bawa Orang Toksik ke Pemerintahan, JK: Pelanggar UUD Lebih Lebih Tidak BolehJK mengaku tidak paham atas pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Presiden terpilih RI Prabowo tidak membawa orang toksik ke dalam pemerintahan.
Baca lebih lajut »
JK Soal Orang Toxic Jangan Masuk Kabinet Prabowo: Yang Melanggar UU Lebih Tidak BolehJusuf Kalla (JK) mengaku tak mengetahui 'toxic' yang dimaksud oleh Luhut.
Baca lebih lajut »
Studi: Orang Kaya Tidur Lebih Nyenyak daripada Orang MiskinMenurut studi, orang kaya cenderung memiliki jam tidur yang lebih cukup daripada orang yang lebih miskin.
Baca lebih lajut »
Anisa Bahar Merasa Lebih Terhormat Pacari Berondong daripada Jadi PelakorAnisa Bahar tak paham kenapa orang-orang seolah mempermasalahkan usia Edwin yang jauh lebih muda darinya.
Baca lebih lajut »
Gus Baha: Puasa Orang Kaya Jauh Lebih Berat daripada Orang Miskin, Kok Bisa?Puasa orang kaya lebih berat dari orang miskin, Gus Baha jelaskan kisah yang terjadi antara orang miskin dengan ayahnya.
Baca lebih lajut »
Tak Etis, Rapi Endorsement Jokowi ke Paslon 2 Tak Melanggar HukumDukungan atau endorsement yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada pasangan Prabowo-Gibran disorot hakim Mahkamah Konstitusi.Bahwa dari sisi hukum positif mengenai
Baca lebih lajut »