Penerbitan Perppu Cipta Kerja berpeluang digunakan sebagai celah untuk mengajukan usulan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja berpeluang digunakan sebagai celah untuk mengajukan usulan pemakzulanDemikian pandangan tersebut disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, menanggapi sikap Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja ketimbang mendorong revisi Undang-undang Cipta Kerja.
"Kalau sikap partai-partai di DPR dapat dibangun seperti sikap mereka terhadap kemungkinan penerapan sistem proporsional tertutup, bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk 'Selain itu, Jimly melihat ada potensi bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja itu sebagai jebakan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.
Menurut Jimly, jika mayoritas anggota DPR siap mengajukan usulan pemakzulan Presiden melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja, maka mereka tidak akan menemui kendala dalam melakukan konsolidasi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyetujui langkah itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud Md: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif PresidenMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden.
Baca lebih lajut »
Fahri Sebut Penerbitan Perppu Cipta Kerja Dipaksakan - JawaPos.comFahri Bachmid juga menegaskan, Perppu pada hakikatnya merupakan keputusan presiden yang ditetapkan dengan mengesampingkan DPR.
Baca lebih lajut »
Ma'ruf Amin Beri Penjelasan soal Alasan Penerbitan Perppu Cipta KerjaWapres Ma'ruf Amin memberikan alasan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Pertanyakan Faktor Kegentingan Penerbitan Perppu Cipta KerjaAnggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan aspek kegentingan dalam penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Anggota Komisi IX...
Baca lebih lajut »
Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Belum Baca Isinya, Sudah BerkomentarMenko Polhukam Mahfud MD menanggapi terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja yang menuai polemik di masyarakat.
Baca lebih lajut »
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
Baca lebih lajut »