Independensi pejabat publik akan semakin rusak jika bisa dievaluasi DPR.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada periode 2017, Jimly Asshidiqie memberikan keterangan hasil pertemuan tertutup di Mahkamah Konstitusi terkait pemecatan Hakim Agung, Aswanto, pada hari Sabtu 1 Oktober 2022
Menurut Jimly, aturan tersebut justru melemahkan independensi lembaga publik dan semakin menempatkan politik sebagai faktor dominan di berbagai bidang. "Semua lembaga publik yang mestinya independen terus mengalami politisasi. Apalagi jika diteruskan dengan tambahan kewenangan untuk mengevaluasi dan me-recall pejabat," katanya.Fokus dan sumber daya DPR bisa terkuras dan menyebabkan tugas utama seperti legislasi, pengawasan, serta penganggaran terbengkalai.
Ia menilai, saat ini DPR sudah terlalu jauh dalam menafsirkan fit and proper test sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Mahkamah Konstitusi Tata Tertib Tatib Dpr Pejabat Mk
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PT 20 Persen DIhapus, Jimly Asshiddiqie Sebut Ketakutan Anggaran Bengkak Tidak BeralasanJimly kemudian, mencontohkan saat Pilpres Rusia pada tahun 2018 lalu. Saat itu, ada 34 orang yang mendaftarkan diri dalam pencalonan presiden.
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR setujui RUU Minerba jadi usul inisiatif DPRBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi ...
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Setujui RUU Minerba Jadi Usul Inisiatif DPRBaleg DPR RI menyepakati hasil penyusunan RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR. RUU tersebut berisi ketentuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas pada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan, Organisasi Masyarakat (ormas) dan Perguruan Tinggi.
Baca lebih lajut »
KPK Sita Dokumen, Periksa Sekjen DPR RI dalam Kasus Pengadaan Rumah Dinas Anggota DPRKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar terkait dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPR setujui RUU Minerba jadi RUU usul inisiatif DPRRapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 ...
Baca lebih lajut »