'Cukup dengan Perpres,' kata Jimly.
Hal ini disampaikan Jimly menanggapi langkah pemerintah yang mengajukan RUU BPIP ke DPR RI pada Kamis . RUU ini bertujuan untuk mengatur tugas, fungsi dan kewenangan BPIP.
Jimly mengatakan, ia pernah mengusulkan BPIP diganti dengan Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, agar lembaga itu menjadi lebih kuat. Lebih lanjut, Jimly mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila dicabut dari prolegnas prioritas tahun 2020.Baca juga:"Coret dulu dari prolegnas prioritas 2020, lalu sampai begitu diperbaiki, kemudian dimuat lagi di prolegnas prioritas 2021 dengan judul baru," lanjut dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menurut Jimly, RUU HIP Idealnya Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020'Coret dulu dari prolegnas prioritas 2020, lalu diperbaiki, kemudian dimuat lagi di prolegnas prioritas 2021 dengan judul baru,' kata Jimly.
Baca lebih lajut »
Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...Menurut Zainuddin, penguatan BPIP tidak perlu dalam bentuk Undang-Undang, tetapi cukup dengan Peraturan Presiden.
Baca lebih lajut »
Penguatan BPIP Dinilai Sangat PentingPenguatan BPIP harus melalui regulasi berupa Undang-undang (UU) agar impelementasi Pancasila lebih efektif.
Baca lebih lajut »
Bila Terbukti Monopoli, Perjanjian Oli Motor Honda DibatalkanPembatalan perjanjian Astra Honda Motor (AHM) dengan anak perusahaannya AHASS diatur dalam Undang-Undang (UU) Antimonopoli.
Baca lebih lajut »
Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UUUndang-undang itu demi mewujudkan BPIP yang transparan sekaligus memiliki program yang jelas.
Baca lebih lajut »
PKS Tak Setuju Pemerintah Usulkan RUU BPIP: Jangan MengecohMenurut Fraksi PKS, seharusnya pemerintah merespons RUU HIP terlebih dahulu yang saat ini masih masuk program legislasi nasional DPR.
Baca lebih lajut »