Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

Indonesia Berita Berita

Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 68%

Undang-undang itu demi mewujudkan BPIP yang transparan sekaligus memiliki program yang jelas.

Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif dalam sebuah diskusi virtual, Jumat .

"BPIP memerlukan suatu panduan legislasi yang memayungi dalam rangka kegiatan keadaban publik," ujar Ali.Anggota Baleg Sebut BPIP Tak Perlu Diatur UU"Betapa pentingnya sebuah lembaga negara bekerja dengan kawalan undang-undang yang signifikan. Penting itu. Tanpa itu, maka transparansi tidak terjadi, acuan program juga akan menjadi problematik," ucap Ali.

"Kerja BPIP tanpa undang-undang akan simpang siur dan percuma saja dibentuk oleh pemerintah, lalu tidak bisa bekerja dengan baik untuk tujuan-tujuan membangun negara ini," lanjut dia.BPIP, Ali menilai, sebenarnya kelompok itu tidaklah besar. Namun, mereka militan dalam memperjuangkan isu itu.Terlebih, Ali melihat, masih ada sisa euforia Pilpres 2019 dalam polemik tersebut.

"faktor-faktor inilah yang akhirnya menjadikan sejumlah kalangan sebenarnya tidak besar, cuma mungkin keras. Membuat semacam barikade menolak rancangan undang-undang," tutur Ali.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi NegaraPuan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi NegaraPemerintah serahkan RUU BPIP kepada pemerintah.
Baca lebih lajut »

Terima Usul RUU BPIP dari Pemerintah, Ketua DPR Pastikan Tak Segera DibahasTerima Usul RUU BPIP dari Pemerintah, Ketua DPR Pastikan Tak Segera Dibahas'DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa Konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas,' kata Puan Maharani.
Baca lebih lajut »

Pemerintah dan DPR sepakat ubah RUU HIP menjadi RUU BPIP - BBC News IndonesiaPemerintah dan DPR sepakat ubah RUU HIP menjadi RUU BPIP - BBC News IndonesiaPemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan DPR sepakat mengubah pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
Baca lebih lajut »

DPR Terima RUU BPIP, Puan: Beda Substansi dengan RUU HIP |Republika OnlineDPR Terima RUU BPIP, Puan: Beda Substansi dengan RUU HIP |Republika OnlineDPR hari ini resmi menerima RUU BPIP dari pemerintah.
Baca lebih lajut »

Dibawa Mahfud MD dan Prabowo, Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIPDibawa Mahfud MD dan Prabowo, Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIPRUU BPIP berisikan substansi yang telah ada di perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Sampaikan Konsep RUU BPIP ke DPRPemerintah Sampaikan Konsep RUU BPIP ke DPRDPR bersama dengan pemerintah sepakat mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)....
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 15:19:38