'Jadi kalau memang presiden merasa perlu merespons dinamika di masyarakat, ketimbang nurut pada partai politik, keluarkan saja perppunya,' kata Bivitri.
Ahli hukum tata negara yang juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti meminta Jokowi memposisikan diri di masyarakat. Sebab, lanjutnya, selama ini rakyat yang dirugikan terkait banyaknya kasus korupsi.
"Buah simalakamanya sebenarnya hanya antara rakyat dan partai politik. Tidak dimakan rakyat rugi karena pemberantasan korupsi jadi kacau. Kalau dimakan partai politik yang rugi mereka karena selama ini yang paling banyak terkena penindakan," kata Bivitri kepada wartawan, Jumat ."Jadi kalau memang presiden merasa perlu merespons dinamika di masyarakat, ketimbang nurut pada partai politik, keluarkan saja perppunya," imbuhnya.
Bivitri memahami situasi Jokowi yang harus berhitung secara politik terkait kepemimpinan di periode keduanya. Menurutnya, Jokowi yang baru akan dilantik 20 Oktober nanti masih harus bernegosiasi dengan parpol. Namun Bivitri menilai"Tapi saya kira Pak Jokowi tidak perlu khawatir karena sebenarnya sikap partai selama ini tidak konsisten dan tidak ideologis. Untuk setiap isunya, akan ada pertimbangan jangka pendek tersendiri," ucap dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »
Jokowi dan Parpol Disebut Sepakat Tak Ada Perppu KPK, Kenapa Tak Diumumkan?Kabar bahwa Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nasional
Baca lebih lajut »
Pengamat: Ada 2 Opsi bagi Jokowi jika Ingin Terbitkan Perppu KPKPresiden Jokowi diminta tidak ragu menerbitkan perppu KPK karena sesuai konstitusi.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Jokowi Punya 2 Opsi jika Ingin Terbitkan Perppu KPKPresiden Jokowi diminta tidak ragu menerbitkan perppu KPK karena sesuai konstitusi.
Baca lebih lajut »
Romli Atmasasmita: Presiden Bisa Dimakzulkan jika Terbitkan Perppu Sebelum UU KPK DiundangkanMenurut Romli, mendesak presiden menerbitkan perppu terkait UU KPK hasil revisi sama saja dengan menjerumuskan presiden.
Baca lebih lajut »
Surya Paloh Lempar Isu Pemakzulan Terkait Perppu KPK, Ini Penjelasan NasDemPartai NasDem menjelaskan celah impeachment terkait Perppu KPK yang dimaksud Surya Paloh.
Baca lebih lajut »