PKB tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul partai oposisi ke dalam pemerintahan. Sebab, PKB mengakui...
- Partai Kebangkitan Bangsa tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo merangkul partai oposisi ke dalam pemerintahan. Sebab, PKB mengakui itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Pokoknya PKB pasrah ke Jokowi. itu prerogratif," ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . Bahkan, PKB mendukung Presiden Jokowi merangkul Partai Gerindra ke dalam pemerintahan, selama itu untuk perbaikan pemerintah ke depan."Selama Pak Jokowi pentingkan untuk perbaikan pemerintahan ke depan, PKB sebagai pendukung 100 persen mendukung," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jika Jadi Gabung ke Pemerintah, Gerindra Ingin Kursi MentanElite Gerindra mengakui telah ada pembicaraan soal portofolio menteri dengan Istana.
Baca lebih lajut »
Tunggakan Bagi Hasil PKB di Sumsel Diserahkan ke 17 Kabupaten/KotaPemprov Sumatera Selatan melunasi tunggakan bagi hasil PKB kepada 17 kabupaten/kota. Utang tahun 2017 dan 2018 yang telah...
Baca lebih lajut »
Setelah PDI-P, Kalonel Beben juga Siap ke PKB Daftar Bakal Calon Walkot TangselSelain juga melirik partai PKB, Beben mengaku sudah melakukan komunikasi dengan partai lainnya, tak terkecuali partai Gerindra dan Demokrat.
Baca lebih lajut »
PKB soal Amendemen UUD 1945: Presiden Cukup Dua PeriodeFraksi PKB di MPR keberatan dengan rencana pembahasan masa jabatan presiden dalam amendemen UUD 1945. PKB menilai masa jabatan presiden cukup dua periode.
Baca lebih lajut »
Efek Buruk Jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK Menurut ICWEfek buruk bukan hanya terhadap pemberantasan korupsi tapi juga pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »
Prediksi Prof Azyumardi Azra Jika Presiden Jokowi Ogah Terbitkan Perppu KPKCendekiawan muslim Azyumardi Azra mengkhawatirkan Presiden Jokowi akan menghadapi masalah baru jika tidak mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. PerppuKPK
Baca lebih lajut »