Apalagi, daftar inventaris masalah (DIM) RUU pun telah tuntas.
Pemerintah, dalam hal ini kementerian yang dipimpin Yohana, tinggal menunggu panggilan dari DPR untuk mengesahkan RUU tersebut.Baca juga:"Kita sudah banyak melakukan kajian, sudah banyak diskusi publik, kalau bisa disahkan targetnya September sebelum masuk ke legislatif yang baru. Ternyata tidak juga sampai sekarang," ujar Yohana.
Dengan tingginya angka kekerasan seksual khususnya pada perempuan hingga saat ini, Yohana berharap, RUU PKS dapat segera selesai dan disahkan. Jika tidak, dirinya khawatir, RUU ini tidak akan pernah menjadi landasan hukum yang melindungi korban dan mencegah tindak kekerasan seksual. "Angka korban yang setiap saat ada, kan kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi, korban berada di mana-mana, yang memang belum bisa ditangani secara baik hukumnya karena legalitas hukumnya kan belum ada," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Hanya RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Ketahanan Siber juga Diajukan Masuk Prioritas Prolegnas'Perlunya masuk prolegnas, agar sanksi di bidang keamanan dan siber jadi lebih tegas. Kan selama ini aturan soal itu hanya di UU ITE..,' katanya.
Baca lebih lajut »
Ibu Akbar Mempertanyakan, Mengapa Wajah Anaknya Lebam jika Jatuh dari Pagar DPR?Menurut Rosminah, kalau memang terjatuh dari tangga DPR seperti disampaikan Polri, wajah Akbar seharusnya tidak lebam seperti saat ini.
Baca lebih lajut »
Kominfo Mengaku Tak Dilibatkan Dalam RUU KKSKemenkominfo mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU KKS yang menjadi inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »
Jika Cuma Mau Hidupkan GBHN, Fraksi Demokrat: Tak Perlu Amendemen UUD 1945Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K. Harman berpendapat, amendemen UUD 1945 tidak diperlukan untuk menghidupkan kembali haluan negara. Nasional
Baca lebih lajut »
Tak Masalah Jika Jokowi Tidak Beri Jatah Menteri pada Gerindra, Pengamat: Vitamin bagi Pemerintah - Tribunnews.comPengamat menilai tidak masalah jika Jokowi tidak memberi jatah menteri pada Gerindra: Jadi vitamin bagi pemerintah.
Baca lebih lajut »
Akademisi: Tak Soal Jika Partai Oposisi Dapat Jatah MenteriMasuknya partai oposisi di pemerintahan justru dianggap positif oleh akademisi.
Baca lebih lajut »