'Dalam sudut pandang saya, itu ditujukan untuk yang remaja, tapi yang seharusnya sudah menikah,' ujar dokter Nurhadi
Ketua Pokja Keluarga Berencana Kespro PP POGI Dr. dr. Muhammad Nurhadi Rahman, SpOG, Subsp. Urogin-RE., menegaskan bahwa aturan tersebut sebenarnya ditujukan bagi pasangan usia subur.
"Usia subur, kalau misalnya itu dimasukan ke istilah yang sudah menikah, bisa jadi remaja juga masuk di situ. Jadi mungkin ada juga remaja yang sudah menikah dan memang kebutuhan untuk alat kontrasepsinya itu dipenuhi," jelas dokter Nurhadi saat dihubungiDia menegaskan bahwa POGI ikut diajak berdiskusi oleh pemerintah dalam penyusunan aturan tersebut. Sehingga, isi dari PP itu telah sesuai dengan kesepatan antara pemerintah dengan organisasi dokter kandungan.
Dia mengakui bahwa dalam PP no. 28/2024 dalam pasal 103 memang tidak tertulis secara detail mengenai pelajar yang diberikan edukasi tersebut. Sehingga rawan disalahartikan. "Sepemahaman saya, kalau selama ini yang ada di BKKBN, pasangan usia subur itu tentunya pasangan yang sudah menikah. Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 45 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun," jelasnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menentang isi pasal terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar.
Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar Peraturan Alat Kontrasepsi Dalam KUHP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jawab Dasco, Said Abdullah PDIP: Saya Usulkan Revisi UU MD3 Soal Kewenangan Keuangan DPR, Just It!Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah mengamini pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahwa dirinya
Baca lebih lajut »
Komisi VIII Jawab Ketum PBNU soal Pansus Angket Haji: Ini Urusan DPR dan Kemenag, Bukan PribadiMenurut Maman, pengguliran Angket Haji murni dalam rangka perbaikan manajemen haji.
Baca lebih lajut »
DPR RI: UU Kesehatan diharap mampu jawab tantangan di daerahAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan pada dasarnya keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan mampu menjawab ...
Baca lebih lajut »
DPR Turut Bertanggung Jawab atas Penurunan Kualitas Pimpinan KPUDewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai turut andil atas penurunan kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah terbukti skandal pelecehan seksual oleh
Baca lebih lajut »
Gerindra Jawab Kritik Ke Marshel Widianto: Jangan Anggap Remeh, Ada Riza Patria Calon Wali KotanyaMarshel Widianto diwacanakan mendampingi mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Pilkada Tangerang Selatan
Baca lebih lajut »
DPR Minta Blokir Anggaran Dibuka, Ini Jawab Sri Mulyani!Sri Mulyani buka suara mengenai permintaan Badan Anggaran DPR RI untuk melonggarkan kebijakan Automatic Adjustment (AA) di kementerian dan lembaga.
Baca lebih lajut »