Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar mengungkap berdasarkan data pemerintah per tahun 2022 ada 141 izin yang dikeluarkan pemerintah untuk tambang pasir laut.
JAKARTA, KOMPS.TV - Berkaitan dengan penambangan pasir laut di Indonesia, Koordinator Nasional Jatam , Melky Nahar mengungkap berdasarkan data pemerintah per tahun 2022 ada 141 izin yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menambang pasir laut.Jumlah tersebut berimplikasi pada maraknya penambangan pasir laut di berbagai wilayah Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut, setelah dilarang sejak tahun 2003 melalui PP Nomor 26 Tahun 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peluang Pertemuan Megawati dan SBY, Puan: Tidak Ada Kata Tidak, Masih Ada Harapan |Republika OnlinePuan memuji SBY sebagai sosok yang memiliki pengalaman sudah teruji.
Baca lebih lajut »
Sekjen PKS Sebut AHY Sudah Minta Izin ke Koalisi Perubahan untuk Bertemu dengan Puan MaharaniSekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi mengaku Partai Demokrat telah meminta izin kepada PKS sebelum mengadakan pertemuan dengan PDI Perjuangan.
Baca lebih lajut »
Lagi, Israel Paksakan Izin Pembangunan Ribuan Gedung Perumahan di Tepi BaratKebiadaban Israel terhadap warga Paletsina berlanjut dengan berencana menyetujui izin pembangunan ribuan gedung perumahan di Tepi Barat.
Baca lebih lajut »
Jalankan Perusahaan Penyalur PMI Tanpa Izin, 3 Warga Garut Jadi Tersangka TPPO | merdeka.comPolisi menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah menggerebek dua perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia (PMI) di Garut. Ketiga tersangka yakni pemilik perusahaan dan dua orang yang membantunya.
Baca lebih lajut »
Skandal Pratygate, Izin Parlemen Boris Johnson DicabutAnggota Parlemen Inggris menyetujui laporan mengecam mantan PM Inggris Boris Jonson yang melanggar lockdown Covid.
Baca lebih lajut »
KPK Dalami Dugaan Suap Izin Usaha Pertambang Pengusaha ke Pejabat ESDM - Tribunnews.comPlt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, tak menampik pihaknya telah mengantongi temuan awal soal dugaan praktik suap antara pejabat di ESDM dengan pihak swasta yang bergerak disektor pertambangan. (ld)
Baca lebih lajut »