Mulyanto PKS menyikap temuan ICW yang mengungkap pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk influencer. Influencer
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto merasa geram setelah muncul temuan Indonesia Corruption Watch yang menyebut pemerintah menghabiskan dana Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital melibatkan jasa influencer atau tokoh berpengaruh. Pasalnya, kata dia, dana sosialisasi itu lebih besar daripada anggaran untuk tahap awal riset vaksin Covid-19 di Kemenristek, yakni sebesar Rp 5 miliar.
Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya," ucap Mulyanto dalam keterangan resminya kepada awak media, Jumat .Baca Juga: Menurut dia, seharusnya anggaran untuk riset lebih diperbesar daripada sosialisasi ke influencer. Sebab, urusan vaksin Covid-19 lebih dibutuhkan rakyat agar keluar dari pandemi. "Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," ungkap anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Timberwolves Dapat Jatah Draft Nomor 1Adapun Golden State Warriors, yang terpuruk setelah lima musim beruntun melaju ke final NBA, mendapatkan jatah draft nomor 2.
Baca lebih lajut »
Vaksin COVID-19 Sinopharm Selesai Desember 2020, Harga Sekali Suntik Lebih dari Rp1 JutaVaksin COVID-19 Sinopharm akan selesai Desember 2020, yang mana harga dua kali suntik kurang dari Rp2,1 juta.
Baca lebih lajut »
34.090 KK di Tanjungpinang Menerima Bansos Covid-19 |Republika OnlineSumber dana penyaluran Bansos Covid-19 di Tanjungpinang berasal dari APBD Kepri
Baca lebih lajut »
PM Australia Scott Morrison Bakal Bagikan Vaksin Covid-19 GratisPM Australia, Scott Morrison, mengatakan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca sebagai vaksin yang menjanjikan.
Baca lebih lajut »
Survei: Hanya 36,8 Persen Elite Anggap Pemerintah Atasi Covid-19 dengan BaikPenilaian lebih positif dari para pemuka opini justru diberikan kepada pemerintah daerah dalam menangani Covid-19.
Baca lebih lajut »