Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kursi anggota dewan gubernur (ADG) Bank Indonesia (BI) bisa diisi oleh anggota partai politik.
Direktur Riset CORE Abdullah mengungkapkan jika usulan tersebut bisa mengganggu independensi BI sebagai bank sentral.
"Argumen DPR ngawur, independensi bank sentral itu sebuah keharusan. Oleh karena itu tidak hanya dalam prosesnya, tapi pengambilan keputusannya juga dijaga," kata dia. Piter menyebutkan independensi ini sudah sangat jelas ada dalam UU BI, bahwa bank sentral dilarang untuk diintervensi."Independensi itu dijaga dengan tidak memasukan unsur-unsur yang berpotensi terjadinya intervensi yaitu tidak memasukkan unsur politik. Ini sudah terlihat sangat jelas ketika BI dipisahkan dari pemerintah pada 1999 lalu," jelas dia. Menurut Piter, jangan sampai kondisi tersebut terulang dan BI harus tetap independen.
"Ini demi menjaga independensi dan marwah BI. Karena kebijakan moneter ini sangat sentral dan berpengaruh ke hidup matinya ekonomi negara," kata Bhima. Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengungkapkan keputusan Dewan Gubernur BI yang diambil sangat independen."Ya nggak boleh , sangat penting independensi, bisa-bisa nanti jadi insight trader nih," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bahayanya Kalau Politisi Jadi Bos BI!Dewan perwakilan rakyat (DPR) mengusulkan politisi bisa menjadi anggota dewan gubernur (ADG) Bank Indonesia.
Baca lebih lajut »
Oooh Ini Toh Alasan DPR Usul Politisi Bisa Jadi Bos BI?Anggota partai politik atau politisi diusulkan bisa menjadi anggota dewan gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca lebih lajut »
24 Kru Najwa Shihab di Narasi Diretas, Dewan Pers Mengecam Pelaku - Pikiran-Rakyat.comDewan Pers sudah menerima laporan dari beberapa konstituen bahwa telah terjadi aksi peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi.
Baca lebih lajut »
Soal Bangun Rumah 4 Lantai, DPRD DKI Anjurkan Ada Alokasi Dana ke MasyarakatSoal Bangun Rumah 4 Lantai, DPRD DKI Anjurkan Ada Alokasi Dana ke Masyarakat: Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menanggapi soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan masyarakat bangun…
Baca lebih lajut »
MKD Bakal Telusuri Masalah Pamdal Titipan Anggota DPRMKD Bakal Telusuri Masalah Pamdal Titipan Anggota DPR: Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman, mengungkapkan akan menelusuri siapa anggota dewan yang menitipkan orang-orangnya menjadi Pamdal Kompleks Parlemen Senayan.
Baca lebih lajut »