DPR mengusulkan politisi bisa menjadi anggota dewan gubernur (ADG) Bank Indonesia. Ini resikonya!
Hal ini dapat terjadi jika rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat menghapus Pasal 47 C di UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah disahkan dan menjadi UU.
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun mengungkapkan jika memang ada anggota partai politik terpilih jadi anggota Dewan Gubernur BI harus mengundurkan diri. Menanggapi hal tersebut Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan idealnya ADG BI memang harus independen dan bukan orang yang berasal dari politisi."Ini demi menjaga independensi dan marwah BI. Karena kebijakan moneter ini sangat sentral dan berpengaruh ke hidup matinya ekonomi negara," kata Bhima saat dihubungi, Kamis .Bhima mengungkapkan, di negara lain untuk posisi gubernur bank sentral juga dipilih di luar jabatan politis dan seleksi yang sangat ketat.
Menurut dia aturan ADG BI tidak boleh berasal dari politisi sebenarnya sangat tepat dan harus dipertahankan."Jangan diutak-atik di RUU P2SK ini, jangan sampai Indonesia mundur ke belakang dengan menggadaikan independensi BI," jelasnya.Bhima menyebut jika ada peluang ADG BI dari politisi maka hal tersebut bisa menurunkan wibawa bank sentral dan objektivitas kebijakan moneternya dipertanyakan.
Menurut Bhima, sebaiknya Indonesia banyak belajar dari negara yang bank sentralnya terlalu banyak diintervensi dan tak mampu menjalankan aktivitas dan fungsi kebijakan moneter di negara tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Usul Politisi Bisa Jadi Bos Bank Indonesia di RUU PPSKDalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), syarat dan larangan pengurus atau anggota parpol menjadi anggota Dewan Gubernur BI dihapus.
Baca lebih lajut »
Oooh Ini Toh Alasan DPR Usul Politisi Bisa Jadi Bos BI?Anggota partai politik atau politisi diusulkan bisa menjadi anggota dewan gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca lebih lajut »
Rico Sia Desak Pimpinan DPR Agendakan Pengesahan RUU Papua Barat DayaRico mempertanyakan mengapa bakal beleid tersebut tidak diagendakan pada dua rapat paripurna DPR terakhir, yakni pada Selasa (20/9) dan Selasa (27/9). Padahal, RUU tersebut sudah disepakati Komisi II DPR RI, perwakilan pemerintah dan DPD RI.
Baca lebih lajut »
MKD Bakal Telusuri Masalah Pamdal Titipan Anggota DPRMKD Bakal Telusuri Masalah Pamdal Titipan Anggota DPR: Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman, mengungkapkan akan menelusuri siapa anggota dewan yang menitipkan orang-orangnya menjadi Pamdal Kompleks Parlemen Senayan.
Baca lebih lajut »
DPR Apresiasi Kejaksaan yang Dapat Penghargaan Internasional |Republika OnlineMuhammadiyah sebut kinerja Kejakgung sudah on the track.
Baca lebih lajut »