Isu Kartu Prakerja jadi Bola Liar, Pemerintah Didesak Klarifikasi. Pemerintah harus segera mengelola isu program Kartu Prakerja dengan solutif. Dengan begitu isu itu tidak menjadi bola liar di masyarakat yang tengah resah akibat pandemi.
ISU soal program Kartu Prakerja semakin mengemuka di masyarakat. Anggota DPR juga beramai-ramai membahasnya dan meminta pemerintah transparan mengenai program tersebut.
Pertama, menteri Kemenkoekuin, Airlangga Hartarto dengan CEO Ruangguru, Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya secara bersama-sama meminta atau melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kedua, presiden bisa saja meminta BPKP memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serata penggunaan dana sebesera Rp5,6 triliun di kementerian dan delapan vendor digital terkait. Proses pemeriksaan dan audit dapat dilakukan secara maraton melibatkan sebanyak mungkin para auditor di BPKP dan bila perlu meminta bantuan auditor PNS di BPK.
Keempat, dikatakan Emrus sangat baik bila presiden membentuk tim kecil untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajar mengajar pelatihan lewat digital tersebut. Antara lain, mengevaluasi perumusan dan pencapaian kompetensi, pembuatan kurikulum, kualitas materi, proses pelatihan, kompetensi instruktur di bidangnya, melakukan wawancara mendalam kepada peserta didik dan sebagainya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Partai Koalisi Pemerintah Kritik Kartu Prakerja, Ini Tanggapan Istana\n'Apabila ada yang kritik atau menggugat, saya kira wajar karena DPR fungsinya pengawasan,' katanya.
Baca lebih lajut »
CEO Media Daring Berhasil Jadi Peserta Kartu Prakerja, Ini Penjelasan Pemerintah\nMenurut Panji, pendaftar Kartu Prakerja memang tidak hanya diperuntukkan bagi korban PHK.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Permudah Seleksi Kartu PrakerjaSeharusnya penetapan dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Baca lebih lajut »
Pemerintah diminta tak paksakan skema Kartu Prakerja di tengah pandemi'Pemerintah tidak perlu memaksakan skema Kartu Prakerja ini dijalankan di tengah pandemi. Program itu dipersiapkan untuk situasi normal dan bukan di tengah pandemi,' kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Rachmi Hertanti. kartuprakerja
Baca lebih lajut »
Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja - Laporan Utama - koran.tempo.coAnggota Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi, menyoroti modul paket pelatihan ojek online.
Baca lebih lajut »
Politikus Golkar: Kebijakan Jokowi Soal Kartu Prakerja Harus DidukungMenurut dia, program kartu prakerja merupakan realisasi janji kampanye Pilpres 2019.
Baca lebih lajut »