Istana menegaskan arahan dari Presiden Prabowo sudah jelas terkait pelayanan publik, hingga belanja pegawai bukan bagian yang terkena efisiensi.
- Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Juniver Girsang menyoroti aksi koboi beberapa advokat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis kemarin. Meski tak menyebut nama, Juniver diduga menyindir Razman Nasution beserta tim kuasa hukumnya.Dia heran dengan kelakuan advokat itu dengan berteriak-teriak di dalam ruang pengadilan. Selain itu, ada salah seorang pengacara berpakaian toga hitam naik ke atas meja sambil berteriak.“Perbuatan mereka itu sudah benar-benar tidak dapat ditolerir.
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI membahas pembentukan DAN melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang DAN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ikut memberikan tanggapannya terkait isu pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Bidang Propam Polda Sumut turun tangan mengecek kebenaran video viral pengakuan seorang Bandar narkoba, bernama Endar Muda Siregar setoran ke oknum polisi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Kominfo: Efisiensi Anggaran Tak Membebani, Banyak Ruang Kolaborasi dan EfisiensiMenteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 justru menjadi tantangan menarik dan peluang untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kementerian Kominfo mendukung penuh kebijakan tersebut dan berupaya mencari strategi untuk memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, serta meninjau ulang program kerja yang sudah ada.
Baca lebih lajut »
Gaungkan Kebijakan Efisiensi Anggaran, Istana Tetap Gelar Retret Kepala Daerah, Ini AlasannyaJPNN.com : Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut efisensi anggaran diberlakukan terhadap kegiatan pemerintah yang tidak perlu dilaksanakan.
Baca lebih lajut »
Istana Negara: Gaji Ke-13 dan Ke-14 ASN Bukan Bagian dari Efisiensi AnggaranPemerintah menegaskan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 ASN tetap dibayarkan, meskipun ada isu penghapusan gaji tambahan tersebut. Proses pengkajian mengenai kebijakan gaji ke-13 dan THR tahun 2025 masih berlangsung dan belum ada keputusan final.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Efisiensi Anggaran, Kata Kementerian PUKementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran, melainkan mekanisme umum yang dilakukan di awal tahun untuk memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional. Meskipun demikian, instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di IKN karena adanya perubahan alokasi dana. Kementerian PU saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Baca lebih lajut »
Menpora Dito Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Persiapan AtletMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meyakini bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu persiapan atlet nasional. Kebijakan ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menpora Dito menegaskan Kemenpora sedang menghitung efisiensi yang bisa dilakukan dan memastikan efisiensi ini tidak mengganggu persiapan atlet menuju Asian Games, Olimpiade, dan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Baca lebih lajut »
Politikus Golkar Mengaku Optimistis Efisiensi Anggaran Kemendagri Tak Berdampak pada KinerjaKemendagri melalukan efisiensi anggaran pada tahun ini dengan besaran sekitar 50 persen dari pagu anggaran semula
Baca lebih lajut »