Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA Rini Handayani menyampaikan bahwa dari temuan tersebut, 56 persen di antaranya kebijakan diskriminatif yang menyasar perempuan.
"Jadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan gender adalah regulasi tadi yang tidak memikirkan kepentingan," kata Rini dalam media talk KPPPA di Jakarta, Jumat .Temuan tersebut, kata Rini, telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sejak masih era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia berharap temuan tersebut bisa ditindaklanjuti secepatnya pada era Presiden Prabowo Subianto saat ini. Terlebih, Menteri PPPPA periode 2019-2024 Bintang Puspayoga sebelumnya juga telah mengeluarkan surat edaran tentang percepatan pengarusutamaan gender.
Dari ratusan aturan tersebut ditemukan juga kebijakan daerah yang memuat perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan, tetapi justru memuat rumusan yang diskriminatif, aturan tersebut antara lain:Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungin Perempuan Korban KekerasanPeraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban KekerasanPeraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Perlindungan Perempuan...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Tindak Kekerasan Perda Kabupaten Sarolangun No 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak
Kemen PPPA Perda Diskriminatif Perda Diskriminatif
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ratusan APK Langgar Aturan, Bawaslu Kota Jogja Gelar Penertiban LusaTerdapat 500-an alat peraga kampanye di Kota Jogja yang dianggap melanggar aturan, seperti dipasang di pohon dan tiang bendera.
Baca lebih lajut »
Apindo Tegaskan Tolak Aturan Kemasan Rokok Polos hingga Zonasi, Kerugian Bisa Capai Ratusan TriliunPeraturan yang disoroti yakni zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau, kadar tar dan nikotin, serta kemasan rokok polos tanpa merek.
Baca lebih lajut »
500-an APK 3 Paslon Pilkada Kota Jogja Langgar Aturan PemasanganBawaslu Kota Jogja mengeksekusi ratusan alat peraga kampanye (APK) tiga paslon Pilkada 2024 yang melanggar aturan.
Baca lebih lajut »
Duka Gaza Masih BerlanjutIronis, karena ego dan ambisi partisan, duka Gaza akan terus berlanjut.
Baca lebih lajut »
Di Balik Nasib Ironis Madura United di Awal Musim Liga 1 2024-2025Komisaris PT PBMB Zial Ul Haq menyebut tren negatif Madura United di awal musim ini merupakan bagian dari dinamika sepak bola.
Baca lebih lajut »
Petani Minta Rancangan Aturan Kemasan Rokok Polos DibatalkanPetani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya, seperti aturan kemasan rokok polos tanpa merek.
Baca lebih lajut »