Peraturan yang disoroti yakni zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau, kadar tar dan nikotin, serta kemasan rokok polos tanpa merek.
mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan . Peraturan yang disoroti yakni zonasi larangan penjualan dan iklan produk) menyuarakan keluhan lebih dari 20 asosiasi lintas sektor, yang mencakup tenaga kerja, pabrikan, ritel, pertanian, hingga industri kreatif. Keluhan tersebut ihwal dampak signifikan atas regulasi tersebut terhadap industri hasil tembakau dan sektor-sektor terkait.
"Apindo menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi daya saing produk lokal dan justru membuka peluang bagi peningkatan rokok ilegal," imbuhnya. Apindo mendesak agar proses penyusunan dan pelaksanaan PP 28/2024 maupun RPMK lebih terbuka dan melibatkan pelaku usaha tembakau dan turunannya hingga petani tembakau yang terdampak kebijakan tersebut. Aspirasi ini guna mewujudkan kebijakan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha terkait.
Di samping itu, kajian dari Institute for Development of Economics and Finance menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari kebijakan ini bisa sangat besar. Studi tersebut memperkirakan kerugian ekonomi sebesar Rp 460 triliun, yang mencakup potensi penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp 160,6 triliun dan dampak terhadap industri yang diproyeksikan mencapai Rp 308 triliun.
Biaya pernikahan yang semakin tinggi membuat tak sedikit orang berpikir untuk berutang, tanpa terkecuali ke layanan pinjaman online . Apa bijak?
Tembakau Rokok Pelaku Usaha Budi Gunadi Sadikin
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak Aturan Rokok, Buruh Ancam Turun ke Jalan Demo Besar-besaranPP FSP RTMM-SPSI menyatakan ketidakpuasan atas perumusan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang dinilai tidak mengakomodir masukan dari tenaga kerja.
Baca lebih lajut »
Pedagang Pasar Tolak Aturan Zonasi Jualan-Kemasan Polos Rokok, Ini AlasannyaAPARSI menolak PP No. 28/2024 yang mengatur zonasi penjualan rokok 200 meter dari sekolah. Mereka khawatir akan dampak pada pedagang dan ekonomi rakyat.
Baca lebih lajut »
Bikin Kemiskinan Melonjak, Industri Tolak Aturan Baru RokokGAPPRI menolak tegas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Baca lebih lajut »
Biden Tegaskan Dukungan kepada Israel, Tolak Serangan Nuklir IranPresiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan dukungannya terhadap Israel menyusul serangan rudal Iran ke situs militer Israel. Ia juga menolak rencana serangan ke fasilitas nuklir Iran yang diajukan oleh beberapa pihak di Israel.
Baca lebih lajut »
Petani Tembakau Geram, Ramai-ramai Tolak Keras Aturan Kemasan Rokok PolosPetani tembakau dari berbagai daerah senada menyampaikan penolakannya dan memohon perlindungan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Nasib Buruh Rokok Daerah Terancam, Tolak Keras Aturan Baru di Tengah Isu PHKIndustri tembakau dalam negeri tengah menghadapi berbagai tantangan berat
Baca lebih lajut »