Irjen Teddy mengatakan dirinya mendapat julukan sebagai polisi terkaya versi LHKPN 2022. Teddy lantas mempertanyakan untuk apa menjual sabu demi Rp 300 juta.
mengatakan dirinya mendapat julukan 'polisi terkaya' versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2022. Teddy lantas mempertanyakan untuk apa dirinya menjual sabu demi Rp 300 juta.
"Majelis Hakim Yang Mulia, saya sampaikan juga bahwa sebagai sebagai anggota Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan jabatan sebagai Kapolda, bagi saya secara untuk ekonomi itu sudah cukup, Yang Mulia, untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup sehari-hari saya dan keluarga saya," kata Teddy dalam sidang di PN Jakarta Barat, Kamis ."Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Namun cukup, alhamdulillah, saya syukuri itu, Yang Mulia," imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Diduga Tak Patuh LHKPN, 55 Anggota DPR Termasuk Pimpinan Dilaporkan ke MKD | merdeka.comAda tiga poin yang menjadi konteks ketidakpatuhan dalam melaporkan LHKPN. Pertama, anggota DPR yang diduga terlambat melaporkan LHKPN; kedua, tidak berkala melaporkan LHKPN; dan ketiga sama sekali tidak melaporkan LHKPN.
Baca lebih lajut »
Sidang Pleidoi Dimulai, Irjen Teddy Minahasa Kutip Al-BaqarahHari ini, Irjen Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan di PN Jakarta Barat, diawali dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat ke-183.
Baca lebih lajut »
Irjen Teddy Minahasa Sebut Jadi Korban Konspirasi dan Rekayasa Kasus Narkoba, Ini PenjelasannyaMantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, mengaku menjadi korban rekayasa dan konspirasi terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu yang menjeratnya.
Baca lebih lajut »
Kapolda: Anak Buah Melanggar Ibarat Penyakit yang Harus Diobati |Republika OnlineIrjen Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Fadil Imran.
Baca lebih lajut »
ICW Laporkan Puluhan Anggota DPR yang Tak Patuh Lapor LHKPNICW menjelaskan tiga poin ketidakpatuhan anggota DPR. Pertama, yang bersangkutan atau teradu terlambat menyampaikan laporan LHKPN. Kedua, tidak berkala melaporkan LHKPN, dan ketiga sama sekali tidak melaporkan LHKPN.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI akan Tanam Kembali 300 Pohon di Monas |Republika OnlinePenataan Monas sempat memicu kontroversi pada era Anies karena ada penebangan pohon.
Baca lebih lajut »