ICW menjelaskan tiga poin ketidakpatuhan anggota DPR. Pertama, yang bersangkutan atau teradu terlambat menyampaikan laporan LHKPN. Kedua, tidak berkala melaporkan LHKPN, dan ketiga sama sekali tidak melaporkan LHKPN.
Liputan6.com, Jakarta Indonesia Corruption Watch melaporkan 55 anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan lantaran belum melapokan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara periode 2019-2021 ke Komisi Pemberantasan Korupsi .
"Hal ini menunjukkan para anggota DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika ada penyelenggara negara, khususnya anggota DPR RI apalagi pimpinan alat kelengkapan dewan tidak patuh dalam melaporkan LHKPN, dalam analisa kami itu perbuatan melawan hukum," tuturnya. 2 dari 3 halamanBatas Akhir LHKPN, KPK Sebut Masih Ada 10.685 Pejabat Negara Belum Lapor KekayaanDiketahui, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara periodik tahun 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berakhir. Diketahui, setiap tahunnya batas akhir penyampaikan LHKPN dilakukan pada 31 Maret 2023.
"Kami juga mengimbau kepada 10.685 PN/WL yang belum lapor LHKPN, untuk segera menyampaikannya kepada KPK," kata Ipi. "Status pelaporan sudah lapor, status LHKPN proses verifikasi," sebagaimana dikutip dari situs resmi LHKPN KPK, Selasa .Jika dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2021, harta Jokowi saat itu Rp 71.471.446.189 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW Adukan 55 Pimpinan AKD DPR RI, Dianggap Tidak Patuh Laporkan LHKPNPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menyambangi Gedung DPR RI, Rabu, 12 April 2023. Mereka datang, untuk mengadukan 55 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Baca lebih lajut »
Diduga Tak Patuh LHKPN, 55 Anggota DPR Termasuk Pimpinan Dilaporkan ke MKD | merdeka.comAda tiga poin yang menjadi konteks ketidakpatuhan dalam melaporkan LHKPN. Pertama, anggota DPR yang diduga terlambat melaporkan LHKPN; kedua, tidak berkala melaporkan LHKPN; dan ketiga sama sekali tidak melaporkan LHKPN.
Baca lebih lajut »
Kapolri Laporkan Upaya Pembebasan Pilot Susi Air ke Komisi III DPRKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri bersama TNI masih terus melakukan pembebasan terhadap Pilot Susi Air, Philips Max Marthin yang disandera oleh KKB.
Baca lebih lajut »
Karena Tak Lapor LHKPN, 55 Anggota Dewan Diadukan ke MKD, 4 di Antaranya PimpinanIndonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 55 anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Nasional ICW
Baca lebih lajut »
KPK Klarifikasi LHKPN Sekdaprov Jawa Timur Adhy KaryonoSekdaprov Jatim Adhy Karyono menjadi sorotan masyarakat setelah foto dan video gaya hidup mewahnya beredar di internet. KPK mengecek LHKPN dia.
Baca lebih lajut »
KPK Periksa LHKPN Pejabat Dishub DKI Massdes ArroufyKPK kembali memanggil pejabat negara untuk klarifikasi harta kekayaan mereka, salah satunya pejabat Dinas Perhubungan Kemenhub Massdes Arroufy.
Baca lebih lajut »