Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019. RevisiUUKPK
Ilustrasi pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Ricardo/JPNN.com- Guru besar hukum Universitas Borobudur Jakarta, Prof. Faisal Santiago memastikan, akan menjadi preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Menurut Santiago, perppu bisa dikeluarkan jika memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya apabila negara dalam keadaan genting atau adanya kekosongan hukum maka presiden sebagai kepala negara bisa mengeluarkan PerppuAkan tetapi, terang Santiago, kondisi seperti yang disebutkan itu tidaklah ada saat ini sehingga presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Beredar Hoaks Ahok Sudah Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Kata ICWDi medsos dan WhatsApp beredar hoaks berisi ucapan selamat kepada Ahok dan Antasari yang sudah terpilih jadi Dewan Pengawas KPK.
Baca lebih lajut »
3 Pimpinan KPK Ini Dianggap Sudah Kehilangan Integritas dan IndependensiPengamat: 3 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif berpotensi untuk mentersangkakan orang dengan semena-mana, karwna dianggap sudah kehilangan integritas dan independensi. PimpinanKpk
Baca lebih lajut »
Bos BUMN Ini Tersangka KPK, Total Mobilnya Rp 6 MiliarMemang dari beberapa bos BUMN yang terseret kasus korupsi, ada salah satu sosok yang memiliki mobil mewah ketimbang yang lainnya, Sofyan Basir. Lalu, apa saja sih koleksi mobilnya? BosBUM KPK Mobil via detikoto
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Bukan Simalakama, 4 Perppu Ini ContohnyaDirektur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
Baca lebih lajut »
Polemik Perppu KPK, Ini Saran Komunitas SH Muslim untuk JokowiKomunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), menilai penerbitan Perppu KPK merupakan pertaruhan bagi posisi politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi PerppuKPK
Baca lebih lajut »
YLBHI Sebut Hanya Dua Aktor Partai Ini yang Tolak Perppu KPKYLBHI menyayangkan jika nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengeluarkan Perppu atas revisi kedua UU KPK atas pengaruh...
Baca lebih lajut »