Wapres menyampaikan, pemekaran (DOB) di Papua dan Papua Barat tetap dilakukan karena terkait kesejahteraan warganya dan mempermudah pengawasan.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru , kecuali Papua dan Papua Barat.
"Sampai hari ini memang moratorium belum dicabut. Masih belum, karena alasannya dari hasil kajian, beberapa daerah yang [ingin] diotonomikan itu atau dimekarkan itu belum mampu membiayai sendiri, masih menggantungkan ke APBN. Oleh karena itu belum, kecuali [wilayah] Papua," katanya kepada wartawan saat melakukan konferensi pers usai meninjau Batamindo Green Farm di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis .
Untuk itu, Wapres pun mengharapkan masalah pemekaran wilayah ini tidak menjadi isu politik musiman, khususnya menjelang Pemilu. Sementara itu, pemekaran menjadi DOB untuk wilayah Papua dan Papua Barat dilanjutkan karena pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjadikannya pengecualian.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pendeta Yonas Sebut Otsus dan DOB Jadi Kunci Mengakselerasi Kesejahteraan PapuaTokoh agama Pendeta Yonas Wenda menilai Otsus dan DOB merupakan kunci utama dalam membangun Papua lebih baik. OtsusPapua
Baca lebih lajut »
Pemprov Papua Diminta Inventarisasi Aset untuk Hibah Papua PegununganPemerintah Provinsi (Papua sebagai daerah induk diminta melakukan inventarisasi aset yang akan dihibahkan kepada Provinsi Papua Pegunungan.
Baca lebih lajut »
KKB Serang Pekerja Proyek Trans-Papua di Pegunungan Bintang Papua, 6 Alat Berat Ikut Dikabar!KKB mendatangi mes pekerja dan melepaskan tembakan, sehingga puluhan pekerja berlarian menyelamatkan diri.
Baca lebih lajut »
Wapres Minta KPBRN Cari Terobosan Penggunaan Anggaran Penanganan KemiskinanWapres meminta KPRBN untuk mencari terobosan pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif.
Baca lebih lajut »
Wapres Sebut 1,6 Miliar Pekerja Informal Kehilangan 60% Pendapatan Semasa KrisisDi Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta pekerja terdampak pandemi.
Baca lebih lajut »