Mahfud akui bahan laporannya dan Menkeu soal transaksi mencurigakan bersumber sama.
ada rombongannya. Ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil," ujar Mahfud ketika memberikan jawabannya kepada Komisi III DPR, Rabu malam.
Kendati demikian, ia menegaskan laporan PPATK yang diterima olehnya dan Sri Mulyani adalah sama. Bahkan, ia akan membagikan data tersebut kepada Komisi III agar didalami terkait dugaan tindakan pencucian uang tersebut. Mahfud sendiri membagi ke tiga kelompok terhadap LHA PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MAKI laporkan PPATK, Mahfud MD, dan Menkeu ke Bareskrim hari iniSiang ini, MAKI akan laporkan PPATK, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkeu Sri Mulyani ke Bareskrim terkait dugaan tindak pidana kerahasiaan dokumen tindak pidana pencucian uang.
Baca lebih lajut »
MAKI laporkan PPATK, Mahfud MD, dan Menkeu ke Bareskrim hari ini |Republika OnlinePelaporan terkait dugaan tindak pidana kerahasiaan dokumen TPPU.
Baca lebih lajut »
Ini 3 Isu Prioritas dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral se-Asean Pekan IniThe 1st Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) akan digelar pada 28 hingga 31 Maret 2023 di Bali.
Baca lebih lajut »
Mahfud Puji Sri Mulyani Menkeu Terbaik di Rapat DPR soal Rp 349 TKetua Komite TPPU Mahfud rapat bersama Komisi III DPR soal Rp 349 triliun. Dalam rapat itu, Mahfud sempat menyampaikan pujian kepada Menkeu Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Puji Sri Mulyani di Tengah Rapat soal TPPU, Mahfud Md: Dia Menkeu Terbaik!'Dia menerangkan masalah apa pun yang pelik bisa menjadi paling sederhana di anggaran negara. Sehingga saya percaya dia menteri keuangan terbaik.'
Baca lebih lajut »
Mahfud Sebut Transaksi Janggal Terbagi 3 Klaster, Singgung Menkeu Dapat Data yang KeliruMahfud MD mengatakan terdapat tiga klasterisasi terkait transaksi mencurigakan berupa TPPU senilai lebih dari Rp349 triliun
Baca lebih lajut »