MANGUPURA, BALI EXPRESS — Ketua DPRD Kabupten Badung I Putu Parwata menerima audensi dari Majelis Sinode Harian Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) di ruang kerjanya, Jumat (1/7).
Kehadiran pengurus GKPB ini terkait kegiatan Sidang Sinode GKPB yang akan diselenggarakan pada 5 Juli 2022. Dalam audiensi tersebut Putu Parwata menegaskan akan mendukung dan menghadiri langsung kegiatan tersebut.
Politisi PDIP asal Dalung ini kemudian berharap, keberadaan umat Kristen di Bali agar hidup berdampingan. Tentunya dalam hal ini ditujukan untuk mempertahankan adat, tradisi, dan budaya Bali. Putu Parwata mengatakan, GKPB memiliki karakter Bali yang masih mengedepankan adat, tradisi, dan budaya. Sehingga pihaknya menegaskan agar GKPB turut membangun sinergitas antara gereja dan pemerintah dalam mempertahankan adat, tradisi, dan budaya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD Tapin Belajar Perda Kempudaan ke DPRD TanbuDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu menerima kedatangan anggota DPRD Tapin yang tergabung dalam Pansus B, Rabu (15/6/22).
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Bogor Beri Syarat untuk Lanjutkan Program Samisade |Republika OnlineDPRD sudah memberi dukungan dengan menyetujui anggarannya dalam APBD 2022.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Sebut Anies Tak Koordinasi soal Perubahan 22 Nama JalanKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut Anies Baswedan tak berkoordinasi dengan perubahan nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta
Baca lebih lajut »
Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...Saat sidak ke Pulau Panjang, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menemukan landasan helikopter atau helipad yang dia duga ilegal.\n
Baca lebih lajut »
Posisi Ketua Fraksi Golkar-PSI di DPRD Kota Surakarta DigoyangSOLO – Belum sepenuhnya reda gonjang-ganjing di internal Golkar Solo, kini muncul wacana mengganti ketua Fraksi Golkar-PSI (Partai Solidaritas Indonesia) di DPRD Kota Surakarta yang dijabat Taufiqurrahman.
Baca lebih lajut »
Merasa Tak Dilibatkan, Ketua DPRD DKI: Perubahan Nama Jalan Tidak SahKebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengabadikan sejumlah tokoh Betawi sebagai nama jalan tak sepenuhnya dapat persetujuan pihak DPRD. Sehingga
Baca lebih lajut »