Tidak meratanya distribusi bantuan terjadi karena pemerintah pusat masih mengandalkan data lama.
Menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya telah melakukan validasi"Itu harusnya dilakukan dari bulan Januari kemarin," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa .Ia mengatakan, tidak meratanya distribusi bantuan terjadi karena pemerintah pusat masih mengandalkan data lama.
Persoalan timbul ketika banyak kementerian/lembaga menyalurkan bansos guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat di tengah pandemi. "Misalnya dana desa sebagian untuk BLT . Artinya, kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up, jadi updating dari level desa," ucap dia. Selain memanfaatkan data dari perangkat desa, ia menambahkan, pemerintah dapat meminta Badan Pusat Statistik untuk melakukan validasi data dengan menyesuaikan data faktual yang ada dengan bekerja sama dengan perusahaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indef: Pemerintah Perlu Perbaiki Data Penerima Bansos |Republika OnlineAda sentimen negatif dari publik terkait salah sasaran penyaluran bansos.
Baca lebih lajut »
Kadin Usul Stimulus Sampai Rp 1.000 T, Indef: Terlalu BerisikoIndef menilai usulan Kadin agar pemerintah menambah stimulus Covid-19 sampai Rp 1.000 triliun terlalu berisiko.
Baca lebih lajut »
Ekonom Indef: Ekonomi Syariah Ringankan Tekanan Covid-19 |Republika OnlineInstrumen dana sosial syariah bisa dimanfaatkan membantu masyarakat terdampak Corona.
Baca lebih lajut »
Riset INDEF: Warganet Tanggapi Negatif Kebijakan Pemerintah soal COVID-19Berdasarkan riset ini, kebijakan pemerintah tangani COVID-19 lebih banyak dapat respons negatif warganet. Kebijakan tersebut adalah PSBB hingga pembebasan napi.
Baca lebih lajut »
Indef: Kartu Prakerja Bukan Tidak Dibutuhkan, Tapi Momentumnya Tidak PasPeneliti Indef Eko Listiyanto menilai momentum penerbitan Kartu Prakerja di masa pandemi virus corona (Covid-19) kurang tepat.
Baca lebih lajut »
Indef Minta Agar Kebijakan Pemerintah tidak Membingungkan Pu |Republika OnlineKebijakan publik harus dikonseptualisasikan secara jelas dan detil.
Baca lebih lajut »