Penduduk miskin Indonesia hingga Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebenarnya dapat mendorong kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Enny mengatakan hal tersebut karena selama ini APBN belum mampu menekan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran secara optimal pada masyarakat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik , penduduk miskin Indonesia hingga Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang yaitu menurun sekitar 810.000 penduduk dibanding periode yang sama 2018, atau tercatat 9,41 persen dan menurun 9,82 persen dibanding tahun sebelumnya. “Standar internasional kemiskinan itu sekitar 2 dolar AS per hari. Kita Rp 400 ribu per bulan kan berarti enggak ada satu dolar per hari. Tapi kalau kita mau jujur dengan garis kemiskinan Rp 400 ribu per bulan itu kualitas hidupnya seperti apa, karena hanya cukup memenuhi pangan saja,” ujarnya.
Ia melanjutkan, kualitas pembangunan juga mengalami penurunan karena pembangunan yang berkualitas adalah bisa menghadirkan peningkatan terhadap sektor produksi. Sedangkan lima tahun terakhir menunjukkan sektor produksi yang justru menurun, misalnya pada investasi dalam GDP yang semula sekitar 34 persen kini menjadi 32 persen karena terjadinya deindustrialisasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
INDEF nilai APBN belum mampu tekan kemiskinan dan ketimpanganPengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ...
Baca lebih lajut »
INDEF: Korupsi Hambat Investasi dan Pertumbuhan EkonomiIntegritas dan kredibilitas yang baik dalam proses administrasi, maupun transaksinya, akan menarik investasi asing.
Baca lebih lajut »
Indef nilai KPK minimalisir praktik korupsi izin investasiInstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meminimalisir praktik korupsi ...
Baca lebih lajut »
INDEF nilai APBN belum mampu tekan kemiskinan dan ketimpanganPengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ...
Baca lebih lajut »
Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur Terkendala DanaPembiayaan dari pelaku syariah sangat penting karena keterbatasan dana APBN.
Baca lebih lajut »
Ekonom: Sukuk Tabungan Tetap Jadi Favorit InvestorSukuk tabungan juga masih menjadi instrumen pembiayaan APBN yang dipilih pemerintah.
Baca lebih lajut »