Ina menyarankan agar pembenahan sistem pendidikan tidak hanya mengganti nama, tetapi memperbaiki esensinya. Ia juga mengemukakan beberapa saran terkait PPDB, ujian, serta peran guru dan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa.
Menurut Ina, kebijakan dalam membenahi sistem pendidikan dasar dan menengah seharusnya tidak hanya sekadar mengganti nama semata. Kemendiknasmen harus memperbaiki esensi dari sistem pendidikan tersebut. 'Kalau hanya mengganti nama atau istilah jelas tidak penting. Yang penting adalah esensinya. Ini yang masih belum disosialisasikan,' ujar Ina. Terkait pembenahan sistem pendidikan, Ina menyarankan pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh.
Jika memang ada kebijakan pemerintah sebelumnya yang sudah baik, maka jangan malu untuk melanjutkannya. 'Secara prinsip, yang sudah bagus dari pemerintahan sebelumnya jangan buru-buru diganti, tidak perlu ada ego pribadi atau kelompok. Tapi mana yang belum bagus, diperbaiki. Karena pendidikan itu kebijakannya harus berkesinambungan,' jelasnya.Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ina mengakui memang sistem zonasi sulit diterapkan di seluruh daerah di Indonesia karena fasilitas pendidikan yang belum merata. Perlu adanya perbaikan sistem yang bisa menjadikan PPDB bisa diterima masyarakat luas. 'Sistem yang dinamis perlu diterapkan, disesuaikan dengan tiap daerah dan tiap tahun berbasis data, dimana data kependudukan juga ikut berubah. Belum lagi masalah jual beli kursi yang tiap tahun pasti terjadi,' ujar Ina. Sementara, untuk persoalan ujian, Ina menilai sistem saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Apalagi, Asesmen Nasional (AN) sudah mencakup survey karakter, lingkungan belajar, dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). 'Kita sudah bisa melakukan pemetaan dengan anggaran yang efisien, tidak perlu setiap anak diuji. Apabila untuk syarat masuk PTN, tidak semua anak mau ke PTN, jadi pemborosan anggaran lagi,' katanya. Selain itu, dalam menentukan kelulusan siswa, perlu ada pelibatan guru dan sekolah. Karena itu, kompetensi dan kualitas tenaga pengajar yang perlu ditingkatkan. 'Apalagi kita perlu kecakapan-kecakapan baru yang lebih selaras dengan industri 4.0. Pemerintah mengevaluasi guru dan sekolah, melalui AN tadi,' tambah Ina
PENDIDIKAN PEMBENAHAAN SISTEM PPDB UJIAN GURU
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pendidikan Tanpa Negara, Mungkinkah?Pendidikan tanpa negara, meskipun terdengar radikal, membuka peluang untuk merefleksikan kembali peran negara dalam sistem pendidikan.
Baca lebih lajut »
Vonis Korupsi Tak Efek Jera, Vishnu Dorong Pembenahan Sistem PeradilanTren fashion 2025/2026, sentuhan gaya retro sampai futuristik diprediksi ikut mewarnai gaya tahun ini... Pidato Presiden Prabowo menggarisbawahi kelemahan sistem penegakan hukum kita karena vonis terhadap koruptor tidak memberikan efek jera yang signifikan. Vonis tersebut jauh dari proporsional mengingat kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun. Vishnu yang juga dosen Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) di Depok, Jumat (3/1) menyoroti perlunya menghindari kejadian seperti penyediaan sel mewah atau kesempatan bagi narapidana korupsi untuk keluar penjara, seperti yang terjadi pada kasus narapidana terdahulu, misalnya; Artalyta Suryani, Freddy Budiman, dan Gayus Tambunan. Vishnu juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem peradilan. Hakim dalam kasus korupsi harus diberikan pelatihan khusus dan standar etika yang lebih tinggi untuk memastikan vonis yang dijatuhkan adil dan beri efek jera.
Baca lebih lajut »
Kementerian Pendidikan Rencanakan Ujian Nasional Sistem BaruKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana untuk kembali mengadakan ujian nasional (UN) dengan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Mantan Guru Besar Sosiologi Pendidikan di Universitas Airlangga (Unair) Tuti Budirahayu menyarankan agar UN tetap dilakukan namun tidak mengadopsi sistem lama.
Baca lebih lajut »
Buta Huruf Fungsional dan Ironi Sistem PendidikanSeorang guru Penjaskes memberikan soal tentang pola makan sehat, namun murid-murid tidak menerapkannya dalam bekal mereka. Berita ini juga membahas pernyataan Prabowo Subianto tentang 55,4% anak didik SD-SMA mengalami buta huruf fungsional, yang memicu perdebatan tentang kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Perbedaan UKT dan SPP: Memahami Sistem Pembiayaan Pendidikan TinggiPelajari perbedaan mendasar antara UKT dan SPP dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi. Pahami cara penentuan, komponen biaya, dan implikasinya.
Baca lebih lajut »
Refleksi Sistem Pendidikan dan Tantangan Melahirkan Generasi Pemimpin Masa DepanJPNN.com : Pendidikan adalah sebuah usaha kebudayaan yang bertujuan untuk menuntun pertumbuhan jiwa & raga anak. Pendidikan merupakan media melahirkan ...
Baca lebih lajut »