Pendidikan tanpa negara, meskipun terdengar radikal, membuka peluang untuk merefleksikan kembali peran negara dalam sistem pendidikan.
Sejak Indonesia merdeka, sekolah-sekolah swasta telah memainkan peran besar membentuk generasi-generasi unggul bangsa. Dengan manajemen yang sepenuhnya berada di sektor swasta, mereka sering kali menjadi pionir dalam inovasi pendidikan, menciptakan sistem yang lebih fleksibel, dan berfokus pada kualitas.
Negara telah lama menjadi aktor utama dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Mulai dari kurikulum hingga ujian nasional, sering kali dipengaruhi oleh keputusan politik dan berubah setiap kali terjadi pergantian menteri. Sebagai contoh, peralihan dari Ujian Nasional ke Asesmen Nasional mencerminkan ketergantungan kebijakan pada preferensi politik individu, bukan berdasarkan data empiris atau kebutuhan sistem pendidikan yang lebih menyeluruh .
Model pendidikan berbasis komunitas yang mendukung kolaborasi dan partisipasi aktif adalah solusi yang diajukan oleh para pemikir anarkistis. Eksperimen pendidikan, seperti Escuela Moderna di Spanyol dan Summerhill School di Inggris, menunjukkan bagaimana pendidikan tanpa kendali negara dapat menghasilkan individu yang kritis, mandiri, dan tidak terikat pada struktur hierarkis yang mengekang kreativitas.
Padahal, ketika kebijakan AN diperkenalkan dan UN dihapus, sudah melalui berbagai kajian ilmiah dan evaluasi yang mendalam, dengan tujuan menciptakan sistem evaluasi yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Evaluasi ini juga mempertimbangkan kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta berbagai tantangan yang dihadapi siswa dari latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda.
Dengan menguatkan peran komunitas dalam pendidikan, kita dapat membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan, misalnya mengadakan pelatihan bagi guru-guru di daerah terpencil atau memberikan akses teknologi bagi siswa di daerah yang kurang berkembang.
Misalnya, pemerintah daerah bisa membuat program khusus untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau memberikan insentif bagi sekolah yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Dengan desentralisasi, kita juga bisa memperkuat peran kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, yang akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.
Banyak tokoh penting yang lahir dari pendidikan swasta, mengindikasikan bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam mencetak pemimpin masa depan, bahkan tanpa pengaruh langsung dari negara. Hal ini membuka pertanyaan menarik: apakah sistem pendidikan yang sepenuhnya terlepas dari kontrol negara mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa?
Dan, saat ini, kita sedang dihadapkan wacana akan kembali lagi ke UN. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan bisa menjadi alat untuk menunjukkan otoritas negara, sebagaimana dijelaskan Foucault , yang memandang negara sebagai institusi pengontrol utama dalam masyarakat. Namun, kritik terhadap pendekatan ini sering kali mengemuka, terutama terkait dengan ketidakpastian mengenai distribusi keadilan pendidikan tanpa peran negara. Beberapa berargumen bahwa sistem pendidikan tanpa negara mungkin kehilangan arah dan kesetaraan, seperti yang digarisbawahi John Rawls dalam teorinya tentang keadilan sosial , yang menekankan pentingnya negara dalam memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh warganya.
Masalah serupa juga terlihat dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yang meskipun merupakan terobosan besar dalam pendidikan Indonesia, masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Banyak sekolah yang masih berusaha menemukan cara yang tepat dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Respons sekolah pun beragam.
Di Indonesia, pendekatan ini bisa diwujudkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan global dalam kurikulum, seperti mengajarkan siswa tentang keberagaman budaya Indonesia sekaligus memberikan mereka pemahaman tentang tantangan global yang dihadapi umat manusia. Pendekatan yang inklusif ini tidak hanya membantu siswa untuk menjadi lebih kompeten secara akademis, tetapi juga lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang akan membentuk masa depan mereka.
Pendidikan Swasta Politisasi Pendidikan Yulius Maran X-Hide-Give-Me-Perspective
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Korea Selatan: Gerakan perempuan tanpa seks, tanpa kencan, tanpa menikah, dan tanpa anak menyebar ke ASSetelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS, gerakan 4B yang dimulai di Korea Selatan tumbuh subur di berbagai belahan dunia.
Baca lebih lajut »
Kepulauan Seychelles: Negara Kecil yang Jadi Persaingan Negara-negara AdidayaNegara kepulauan Seychelles yang terletak di lepas pantai timur Afrika, menjadi persaingan antara negara-negara adidaya. China telah melakukan terobosan diplomatik selama bertahun-tahun, sementara AS mulai meninjau kembali hubungannya dengan negara kepulauan yang strategis di Samudra Hindia itu.
Baca lebih lajut »
Kementerian Pendidikan: Putusan MK Terkait Pendidikan Agama Sejalan dengan UUD 1945Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah untuk melaksanakan mata pelajaran agama sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca lebih lajut »
Sultan Sambut Baik Usulan Menag untuk Masukkan Pendidikan Hijau dalam Kurikulum PendidikanKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menyambut baik usulan Menteri Agama RI untuk memasukkan pendidikan pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum s
Baca lebih lajut »
Sosok Alfian, Wisudawan Tunanetra Pertama Unair yang Raih Gelar S2Alfian Andhika Yudhistira buktikan siapapun bisa raih pendidikan tinggi, tanpa terhalang keterbatasan fisik.
Baca lebih lajut »
Negara Tanpa MasjidArtikel ini membahas negara-negara yang tidak memiliki masjid di wilayahnya. Meskipun masjid merupakan tempat ibadah utama umat Islam, beberapa negara tidak memiliki masjid karena alasan seperti populasi non-muslim, keterbatasan wilayah, dan hukum yang ketat terkait agama Islam.
Baca lebih lajut »