Dalam DIM revisi UU TNI, salah satunya diusulkan bahwa TNI, khususnya TNI AD, diberikan kewenangan untuk melakakukan penegakan hukum di darat.
sudah dapat diakses publik. Dalam DIM tersebut salah satunya diusulkan bahwa TNI, khususnya TNI AD, diberikan kewenangan untuk melakakukan penegakan hukum di darat.Peneliti Senior Imparsial, Al Araf menyebut aturan itu berpotensi mengancam demokrasi dan HAM serta melenceng jauh dari UUD NRI Tahun 1945.
Imparsial mendesak agar DPR fokus untuk menegakkan konstitusi dan TAP MPR dengan meletakkan TNI sebagai alat pertahanan negara dan bukan penegak hukum. Dengan demikian Baleg DPR yang sedang membahas"Sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus dengan sungguh-sungguh menjalankan konstitusi dan tidak melanggar konstitusi,"ujarnya
"Seharusnya alih-alih menghapus larangan berbisnis bagi TNI aktif, pemerintah dan TNI fokus di dalam mensejahterakan prajurit dan bukan malah mendorong prajurit berbisnis," pungkasnya.8 Jet Tempur F-16 dan 6 Pesawat Wong Bee TNI AU Akan Unjuk Gigi di Langit IKN 17 Agustus MendatangSatgas Pamtas TNI AD Gagalkan Penyeludupan 8.4 Kg Kristal Berbungkus Teh Cina dari Malaysia
Kementerian Agama menapat apresiasi dari sejumlah pihak terkai Haji 2024 yang dinilai sukses lantaran banyak menghadirkan inovasi layanan untuk memudahkan jemaah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Marsekal Sri Hastuti, Jenderal Perempuan TNI AU Ini Resmi Dilantik Jadi Kapuspsi TNIPelantikan Marsma TNI Sri Hastuti jadi Kapuspsi TNI dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
Baca lebih lajut »
Kasum TNI Pimpin Acara Penyerahan Kendaraan Dinas UO Mabes TNI dan Alat Kesehatan Di Mabes TNIBerita Kasum TNI Pimpin Acara Penyerahan Kendaraan Dinas UO Mabes TNI dan Alat Kesehatan Di Mabes TNI terbaru hari ini 2024-08-01 19:28:12 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Khawatir Ganggu Penegakan HAM, Imparsial Minta Revisi UU TNI DihentikanDPR RI didesak menghentikan semua pembahasan revisi UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat ini tengah bergulir.Kami mendesak
Baca lebih lajut »
Imparsial Sebut RUU TNI Melanggar Konstitusi, Pasal Ini Mengancam DemokrasiJPNN.com : Imparsial sebut RUU TNI melanggar konstitusi setelah menemukan pasal yang mengancam demokrasi dalam daftar inventaris masalah. Begini bunyi pasaln
Baca lebih lajut »
Imparsial Desak DPR dan Pemerintah Setop Pembahasan RUU TNI yang BermasalahJPNN.com : Imparsial menyampaikan argumentasi agar DPR dan pemerintah menyetop pembahasan revisi UU TNI (RUU TNI) yang dinilai bermasalah.
Baca lebih lajut »
Irjen TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Inspektur Perbendaharaan Itjen TNIJPNN.com : Irjen TNI Laksdya TNI Dadi Hartanto memimpin Sertijab Inspektur Perbendaharaan Itjen TNI dari Marsma TNI Bejo Suprapto kepada Marsma TNI Dwi Dedy
Baca lebih lajut »