Saat ini bukan lagi menyatakan setuju atau tidak terkait UU KPK.
Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono .embed { padding :10px 0; border-top:1px dotted #c0c0c0; border-left:none; border-right:none; width:100%; } .embed span{ background:#f0f0f0; font-size:11px; font-weight:bold; padding:3px 6px; margin-bottom:3px; margin-right:3px; } .embed input{ display:block; width:92%; font-color:#c0c0c0; font-size:10px; border:none; padding:2px; background:#f0f0f0; } .wrap-shared span { padding:0; margin:0; background:none} .
"> Judicial Review untuk UU KPK https://republika.co.id/r/pyum6s216" class="twitter">Tweet Share REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia , Andre Rahadian menjelaskan saat ini bukan lagi menyatakan setuju atau tidak terkait UU KPK. Mengingat hal itu sudah menjadi undang-undang.
Andre menyampaikan, cara terbaik saat ini adalah dengan melakukan judicial review, jika dianggap ada yang kurang atau ada yang salah dari proses, Andre lebih menyarankan untuk lakukan judical review. Menurut dia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga kurang tepat untuk saat ini. Perppu menurutnya disinyalir akan menimbulkan polemik baru bila dikeluarkan saat ini.Video Editor | Fian FiratmajaLiga 1 Indonesia, PSS Sleman Bungkam Bhayangkara FC Yevhen menjadi pahlawan kemenangan PSS SlemanMenkeu Turun Tangan Atasi Dugaan Banjir Impor Tekstil di PLB Penerapan tarif AS pada barang Cina mendorong impor tekstil dari Cina.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Iluni UI Dukung 'Judicial Review' UU KPK di Mahkamah KonstitusiKetua Umum Iluni UI, Andre Rahadian, menyatakan, salah satu cara untuk menguatkan KPK dalam UU saat ini adalah dengan judicial review ke MK.
Baca lebih lajut »
UU KPK, Iluni Usulkan Uji Materi ke MKIluni UI lebih mendorong judicial review atau uji materi UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Terkait UU KPK, UI Dukung Langkah KonstitusionalDalam pernyataan sikap tersebut UI meminta semua pihak memerhatikan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari berbagai kegiatan yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca lebih lajut »
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »
DPR Salah Ketik di UU KPK Bukan Pertama Kali, Apa Solusinya?Di UU KPK harusnya tertulis usia minimal pimpinan KPK minimal 'lima puluh' tahun namun ditulis 'empat puluh'. Apa solusinya ya? UUKPK UUKPKBaru
Baca lebih lajut »