ILAJ Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Proyek Tanpa Tender Rp57 Miliar di Simalungun

Indonesia Berita Berita

ILAJ Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Proyek Tanpa Tender Rp57 Miliar di Simalungun
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 51%

Institute Law of Justice (ILAJ) mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait...

- Institute Law of Justice mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terkait pelaksanaan 15 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan senilai Rp 57 miliar Tahun Anggaran 2019 yang dikerjakan dengan penunjukan langsung atau tanpa tender.

Direktur ILAJ Fawer Full Fander Sihite mengatakan, sesuai laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ada 15 paket proyek pembangunan dan peningkatan jalan dengan nilai proyek antara Rp900 juta hingga Rp13 miliar yang dikerjakan dengan penunjukan langsung. Padahal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan harus ditenderkan.

Ditegaskannya, ILAJ akan mengawal penyimpangan dalam proses pekerjaan 15 paket proyek yang tidak melalui proses tender sesuai temuan BPK."ILAJ akan laporkan ke kejaksaan terkait penyimpangan pekerjaan 15 paket proyek senilai Rp57 miliar tanpa tender. Ini jelas jelas pelanggaran hukum," tegas Sihite.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Migrasi Penyiaran Analog ke Digital, ATVSI Desak Pemerintah Siapkan Payung HukumMigrasi Penyiaran Analog ke Digital, ATVSI Desak Pemerintah Siapkan Payung HukumPelaku industri penyiaran yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) mendesak pemerintah menyiapkan...
Baca lebih lajut »

Fraksi PKS Desak Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law Cipta Kerja - Tribunnews.comFraksi PKS Desak Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law Cipta Kerja - Tribunnews.comFraksi PKS menagih janji pemerintah untuk mencabut klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang dibahas DPR RI.
Baca lebih lajut »

Presiden Macron Desak Lebanon Reformasi Pasca Ledakan di BeirutPresiden Macron Desak Lebanon Reformasi Pasca Ledakan di BeirutPresiden Prancis, Emmanuel Macron, menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Lebanon pasca ledakan di Beirut. Lebanon Beirut EmmanuelMacron
Baca lebih lajut »

ILUNI UI Desak Parlemen Tak Bahas Regulasi Selain Covid-19ILUNI UI Desak Parlemen Tak Bahas Regulasi Selain Covid-19ILUNI UI mendesak pemerintah dan parlemen agar tidak ngotot mengajukan atau membahas regulasi yang tidak berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19.
Baca lebih lajut »

Kapal China Kembali Melarungkan ABK Indonesia, Mufida Desak Pemerintah Serius Lindungi PMIKapal China Kembali Melarungkan ABK Indonesia, Mufida Desak Pemerintah Serius Lindungi PMIDugaan pelarungan ABK WNI kembali terjadi di kapal berbendera Tiongkok. Pemerintah diminta serius lindungi PMI. JenazahABKIndonesiaDilarungkeLaut
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-28 01:09:20