Pengurus lembaga advokasi hak asasi manusia Human Rights Watch mengritik rencana pengesahan undang-undang anti-terorisme baru, yang telah disahkan oleh DPR dan Senat di Filipina.
TEMPO.CO, Manila - Pengesahan dan penerapan legislasi ini menunggu penandatanganan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.“Undang-Undang Anti-Terorisme ini adalah bencana yang sedang terjadi,” kata Phil Robertson, deputi direktur wilayah Asia Human Rights Watch, dalam pernyataan di situs organisasi itu pada Jumat pekan lalu.
UU ini juga mengizinkan pemerintah untuk melanggar hak dari organisasi dan warga dengan menggunakan label teroris.Duterte telah mengirim surat kepada Konggres pada 1 Juni 2020 bahwa pengesahan RUU Anti-Terorisme ini mendesak.Ini membuat pengesahannya tidak melewati perdebatan panjang dalam proses legislasi. Ini juga membuat DPR mengadopsi versi penuh dari Senat.UU ini bakal menggantikan UU Keamanan Manusia 2007.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi Umumkan UU yang Batasi Aksi PolisiKetua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan undang-undang yang mereformasi legislasi polisi dan peradilan. UU ini dibuat agar tak ada lagi kebrutalan polisi di AS.
Baca lebih lajut »
Polemik UU Keamanan, Hong Kong Jamin Tidak Akan Diintervensi BeijingMenteri Kehakiman Hong Kong Teresa Cheng Yeuk Wah menegaskan departemennya tidak akan diintervensi oleh Beijing dengan undang-undang...
Baca lebih lajut »
Jepang Klaim Dipuji Negara G7 Soal UU Keamanan Hong Kong |Republika OnlineJepang termasuk negara pertama respons kekhawatiran UU keamanan untuk Hong Kong.
Baca lebih lajut »
Ogah Kecam UU Hong Kong, Jepang Takut Dihajar Tiongkok?Jepang tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat, Inggris mengeluarkan pernyataan mengecam Tiongkok atas pemberlakuan UU Keamanan Nasional di Hong Kong DemonstrasiHongKong
Baca lebih lajut »
Jepang tolak ikut mengecam China atas UU keamanan Hong KongTokyo berada di posisi yang sulit di tengah ketegangan antara China dan AS atas isu Hong Kong saat Jepang merencanakan kunjungan resmi Presiden China Xi Jinping. Jepang China HongKong
Baca lebih lajut »
LIPI: Sistem Proporsional Tertutup Harus Diatur |em|Rigid|/em| UU |Republika OnlineSistem tertutup berpotensi menciptakan oligarki partai politik yang akut.
Baca lebih lajut »