KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pengadaan PPPK Paruh Waktu hanya untuk honorer database BKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK 2024. Sementara itu, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memutuskan untuk merumahkan honorer non-database BKN sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk honorer database BKN yang tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama, akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu.
jpnn.com - MUKOMUKO - KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 telah mengatur secara gamblang bahwa pengadaan PPPK Paruh Waktu hanya untuk honorer database BKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK 2024.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hanya mengatur secara umum bahwa mulai 2025 hanya dikenal dua jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yakni PNS dan PPPK.Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Abdiyanto menyatakan pihaknya merumahkan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Honorer Database BKN PPPK Paruh Waktu Outsourcing
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sisa Honorer PPPK 2024 Tahap 2 Membeludak, Seluruh Honorer Database BKN Dicarikan FormasiBerita JPNN.com membahas mengenai sisa honorer yang masih perlu terserap dalam program PPPK 2024 tahap 2. Pemerintah Provinsi Banten berupaya mengoptimalkan pendaftaran honorer untuk menjadi PPPK, bahkan akan mencarikan formasi untuk honorer non-formasi menjadi PPPK paruh waktu tanpa tunjangan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Mukomuko Merumahkan Honorer Non-Database BKNPemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Honorer yang terdaftar dalam database BKN, tetapi tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama, akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu. Sedangkan honorer non-database, diizinkan untuk bekerja sebagai tenaga outsourcing sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Mukomuko Rumahkan Tenaga Honorer Non-Database BKNPemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, merumahkan tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN dan tidak lolos seleksi PPPK tahap pertama akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu. Sementara itu, tenaga honorer non-database dapat mempertimbangkan sistem outsourcing sebagai jalan satu-satunya untuk tetap diperkejakan.
Baca lebih lajut »
KemenPAN-RB Optimalisasi Seleksi PPPK 2024 Tahap 2KemenPAN-RB menyiapkan skema optimalisasi seleksi PPPK 2024 untuk mengakomodasi seluruh honorer database BKN.
Baca lebih lajut »
Honorer Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Tertulis 'Tidak Direkomendasikan', BKN Kasih SolusiJPNN.com : Banyak honorer berstatus TMS alias tidak memenuhi syarat belum bisa mendaftar PPPK 2024 tahap 2. Padahal mereka memenuhi kriteria.
Baca lebih lajut »
5 Berita Terpopuler: BKN Bersikap, Nasib Honorer Tanpa Kode L Terungkap di seleksi PPPK, Cermati PenjelasannyaJPNN.com : 5 berita terpopuler sepanjang Kamis (2/1) tentang BKN bersikap soal pengumuman kelulusan PPPK tahap 1 yang belum ada, nasib honorer tanpa kode L...
Baca lebih lajut »