Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, merumahkan tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN dan tidak lolos seleksi PPPK tahap pertama akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu. Sementara itu, tenaga honorer non-database dapat mempertimbangkan sistem outsourcing sebagai jalan satu-satunya untuk tetap diperkejakan.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko , Bengkulu, mengambil keputusan untuk merumahkan tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara ( BKN ). Sekretaris Daerah Mukomuko , Abdiyanto, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Abdiyanto menjelaskan bahwa honorer yang terdaftar dalam database BKN tetapi tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) tahap pertama, akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu sesuai petunjuk BKN .
Untuk tenaga honorer non-database, menurutnya, jalan satu-satunya untuk tetap diperkejakan adalah melalui sistem outsourcing. Ia menekankan bahwa pengangkatan tenaga outsourcing dilakukan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti untuk posisi sopir, cleaning service, panjaga malam, dan lainnya. Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, Niko Hafri, menyebutkan bahwa BKPSDM tidak memiliki informasi pasti mengenai jumlah tenaga honorer non-database BKN di daerah tersebut. Niko menjelaskan bahwa jumlah tenaga honorer ini dapat berubah sesuai kebutuhan dan kepentingan OPD atau unit kerja karena pengangkatan mereka tidak melibatkan BKPSDM.
HONORER BKN MUKOMUKO OUTSOURCING PPPK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Mukomuko Merumahkan Honorer Non-Database BKNPemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Honorer yang terdaftar dalam database BKN, tetapi tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama, akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu. Sedangkan honorer non-database, diizinkan untuk bekerja sebagai tenaga outsourcing sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.
Baca lebih lajut »
BKN: Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II untuk Tenaga Non-ASN Dibuka hingga 7 Januari 2025BKN menyebutkan jadwal baru batas akhir pendaftaran untuk pelamar Seleksi PPPK 2024 tahap II. Seiring hal itu, BKN mengingatkan untuk menyelesaikan proses pendaftaran sebelum habis batas waktunya.
Baca lebih lajut »
Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 DiperpanjangBKN kembali memperpanjang pendaftaran PPPK 2024 tahap 2 hingga 15 Januari 2025 pukul 23.59 WIB. Informasi terbaru tertuang dalam Surat Plt. Kepala BKN Nomor 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 6 Januari 2025. Penyesuaian jadwal ini berlaku bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN serta Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah.
Baca lebih lajut »
PPPK Gaji Ditetapkan, Pemerintah Cabut Tenaga Honorer di 2025Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024 mengatur gaji PPPK. Pemerintah akan menghapus seluruh tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2025.
Baca lebih lajut »
BKN Transfer Data Hasil Kelulusan PPPK Guru Tahap 1 ke Admin SSCASNRatusan ribu honorer yang mengikuti seleksi PPPK guru tahap 1 bisa bernapas lega. Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mentransfer data hasil kelulusan PPPK guru tahap 1 kepada admin SSCASN masing-masing instansi. Tercatat, sudah 484 instansi yang hasilnya sudah masuk ke BKN dan dalam proses digital signature (DS) kepala BKN. Data tersebut akan terus berubah karena data yang masuk ke BKN cukup cepat. Mulai besok pagi sudah ada data kelulusan PPPK guru yang masuk inbox admin SSCASN dan bisa segera diumumkan.
Baca lebih lajut »
65 Persen Perusahaan Jepang Rekrut Pekerja AsingSurvei pemerintah Jepang menunjukan bahwa 65 persen perusahaan merekrut pekerja asing untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja.
Baca lebih lajut »