Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah fokus menangani wabah virus corona, tunda pembahsan seluruh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. MPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan pemerintah agar lebih fojus terhadap penanganan virus Corona, sebagaimana Keputusan Presiden Jokowi yang menjadikan covid-19 sebagai Bencana Nasional. Karena itu menurut Hidayat, semestinya Pemerintah dan DPR menunda pembahasan seluruh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya. Dan bukan hanya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan saja.
Baca Juga: Salah satu poin kontroversial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kata Hidayat, adalah Pasal 170 yang berpotensi menabrak prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pasal tersebut tidak berada di klaster ketenagakerjaan yang sudah diminta untuk ditunda pembahasannya. ”Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat membatalkan Undang-undang . Padahal secara hirarkies, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya berada di bawah UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Cipta Kerja Fokus Pulihkan Sektor Terimbas CoronaPemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kepada DPR.
Baca lebih lajut »
Senin Siang, Panja RUU Cipta Kerja Gelar RDPU dengan Akademisi dan Praktisi UsahaPanita kerja (panja) pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar, akademisi dan praktisi.
Baca lebih lajut »
Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Ditunda, Buruh: Tak Menjamin DibatalkanFBLP mengaku khawatir langkah Presiden Joko Widodo menunda klaster ketenagakerjaan hanya sebagai angin segar, supaya buruh tak menggelar unjuk rasa.
Baca lebih lajut »
NasDem Dukung RUU Cipta Kerja DitundaKlaster ketenagakerjaan tak relevan dengan tujuan pembentukan aturan yang memangkas tumpang tindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.
Baca lebih lajut »
Fraksi NasDem Minta Nama RUU Cipta Kerja DiubahKetua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad M Ali mengapresasi penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »
Di Medsos, Jokowi Sempat Unggah Pembahasan RUU Cipta Kerja DitundaHal itu disampaikan Jokowi melalui sejumlah akun media sosial resmi Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).
Baca lebih lajut »