Klaster ketenagakerjaan tak relevan dengan tujuan pembentukan aturan yang memangkas tumpang tindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.
KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta kerja dinilai tepat. Klaster ini sudah banyak menimbulkan polemik di kalangan buruh.
Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem di Badan Legislasi DPR ini mengatakan NasDem sejak awal mengusulkan klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari draf RUU Ciptaker. NasDem telah melobi fraksi-fraksi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk mewujudkan usulan itu. Sejumlah fraksi pun merespons positif usulan NasDem tersebut.
Taufik berharap penundaan ini bisa dimanfaatkan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan usulan NasDem agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Dia juga meyakini penundaan ini membuat pembahasan RUU Ciptaker lebih fokus pada maksud dan tujuannya, yakni menciptakan lapangan kerja.
Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali juga mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. *Namun, bagi NasDem, pernyataan itu masih akan menyisakan potensi resistensi dari kalangan pekerja terhadap RUU Ciptaker.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
F-Nasdem Setuju Usulan Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja'Terkait statment Ketua DPR saya kira itu bahasa tersirat dari keinginan yang sama dengan kami di Nasdem,'
Baca lebih lajut »
Nasdem Usulkan Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Cipta Kerja'Dalam hemat Nasdem, mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker akan lebih konklusif,' kata Ali.
Baca lebih lajut »
Fraksi NasDem Minta Nama RUU Cipta Kerja DiubahKetua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad M Ali mengapresasi penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »
NasDem minta pemerintah cabut klaster ketenagakerjaan RUU CiptakerMenurut NasDem, klaster ini tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas ketumpangtindihan regulasi dan menyederhanakan peraturan. RUUCiptaKer
Baca lebih lajut »
NasDem Dukung Presiden Terkait Penundaan Omnibus LawNasDem mengusulkan ada perubahan nama Omnibus Law Ciptaker menjadi RUU Omnibus Law Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan.
Baca lebih lajut »
Anggota Baleg Dukung RUU Hukum Adat Segera DiselesaikanAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ali Taher menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Adat harus segera diselesaikan.
Baca lebih lajut »